Special Plan: KebakaranTPA Jatiwaringin, Walhi Sebut Akumulasi Kegagalan

Kebakaran TPA Jatiwaringin: Walhi Sebut Akumulasi Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah

Special Plan kebakaran di Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, telah menimbulkan perhatian serius dari berbagai pihak. Api yang melahap area selama tiga hari, dari 30 Juni hingga 2 Juli 2026, menghanguskan lebih dari 15 hektare lahan dan menyebabkan sedikitnya 154 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sekitar lokasi. Kebakaran ini, menurut organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bukan sekadar kejadian tak terduga, melainkan konsekuensi dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terus-menerus terjadi. Sebagai bagian dari Special Plan nasional untuk mengatasi krisis sampah, TPA Jatiwaringin menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan dampak negatif yang serius.

Kegagalan Pengelolaan Sampah dan Kebakaran Berulang

Kebakaran di TPA Jatiwaringin memperkuat argumen Walhi bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi oleh metode yang tidak efektif. TPA ini menampung 1.366 hingga 2.700 ton sampah per hari, yang setara dengan 498.590 hingga 985.500 ton per tahun. Namun, jumlah tersebut hanya mencakup 59 persen dari total sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tangerang, menunjukkan tekanan besar pada sistem pengelolaan yang ada. Kebakaran serupa juga terjadi di beberapa TPA lain, seperti Sarimukti di Kabupaten Bandung, Rawa Kucing di Kota Tangerang, dan Suwung di Denpasar, yang telah menimbulkan dampak pada lebih dari 13.000 warga.

“Kebakaran di TPA Jatiwaringin adalah bentuk akumulasi kegagalan tata kelola sampah yang terus berlangsung, baik dari sisi teknis maupun kebijakan,” kata Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional. Kebijakan Special Plan yang belum mampu mengatasi akar masalah—seperti peningkatan volume sampah dan kurangnya sistem pemilahan—menyebabkan TPA menjadi titik rawan bencana. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti TPA seringkali dianggap sebagai solusi jangka pendek, padahal konsekuensinya jangka panjang sangat signifikan.

Penyebab Kebakaran dan Dampak Ekologis

Kebakaran di TPA Jatiwaringin dipicu oleh akumulasi gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik dalam sistem open dumping. Gas ini menciptakan kondisi yang rentan terbakar, terutama saat terjadi gelombang panas atau perubahan iklim yang memperparah risiko. Wahyu menegaskan bahwa metode pengelolaan sampah yang saat ini digunakan—seperti penyiraman air melalui operasi darat dan water bombing—hanya mampu mengatasi gejala, bukan akar permasalahan.

“Kebakaran bukanlah kejadian acak, melainkan hasil dari kelalaian pengelolaan sampah yang telah lama terjadi. Special Plan harus mencakup strategi pengurangan sampah dari sumber, bukan hanya fokus pada pengolahan hilir,” ujarnya. Dalam konteks krisis iklim, kenaikan suhu global dan frekuensi gelombang panas berdampak langsung pada intensitas api, membuat TPA menjadi titik rawan yang perlu diwaspadai.

Sebagai dampak ekologis, kebakaran ini juga mengancam keanekaragaman hayati di sekitar TPA. Asap yang terlepas mengandung partikel halus dan senyawa berbahaya, seperti karbon monoksida dan hidrokarbon, menyebabkan polusi udara yang memengaruhi kualitas hidup warga sekitar. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkontrol memicu penurunan kualitas tanah dan air, serta meningkatkan risiko banjir saat musim hujan tiba.

Walhi menyoroti bahwa Special Plan seharusnya mencakup evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini dianggap cukup. Kebakaran di TPA Jatiwaringin menjadi cermin bagaimana kebijakan lingkungan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Dengan volume sampah yang terus meningkat, TPA tidak lagi mampu menjadi tempat penampungan yang aman, tetapi menjadi sumber permasalahan baru.

“Special Plan harus mencakup perubahan kebijakan yang lebih luas, termasuk pengurangan produksi sampah dan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah yang tidak teratur,” imbuh Wahyu. TPA Jatiwaringin, sebagai salah satu dari banyak TPA di Indonesia, menjadi titik fokus untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Dalam upaya pemulihan, Walhi menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau kembali Special Plan yang telah dibuat. Fokus pada pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau peningkatan kapasitas TPA dianggap tidak cukup. Solusi jangka panjang membutuhkan pengurangan sampah dari sumber, seperti pengelolaan daerah pengumpulan (TPS) yang lebih efektif, serta penggunaan teknologi pemilahan sampah yang bisa meningkatkan efisiensi pengolahan.

Peristiwa kebakaran di TPA Jatiwaringin menyoroti kebutuhan untuk memperkuat Special Plan melalui pendekatan holistik. Pemimpin program Walhi menekankan bahwa kegagalan dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, seperti penggunaan plastik sekali pakai atau pemborosan energi, juga menjadi penyumbang utama masalah. Tanpa integrasi kebijakan lingkungan yang lebih inklusif, kebakaran seperti ini akan terus berulang, menyebabkan kerusakan yang tidak terbatas.