Announced: Mahfud MD Luncurkan Buku, Bedah Korelasi Kekuasaan dan Hukum

Mahfud MD Luncurkan Buku, Bedah Korelasi Kekuasaan dan Hukum

Announced – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD secara resmi merilis karya terbarunya berjudul Politik Hukum di Indonesia pada Kamis, 25 Juni 2026. Acara peluncuran buku ini digelar di University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang menjadi tempat diskusi akademik dan publik. Buku ini dirancang sebagai bentuk refleksi kritis terhadap dinamika keterkaitan antara hukum dan kekuasaan sepanjang sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam konteks perubahan sistem politik dan penerapan konstitusi. Mahfud menjelaskan bahwa karya ini bertujuan mengungkap hubungan dinamis antara peran lembaga hukum dan kekuasaan politik, serta dampaknya terhadap keadilan dan stabilitas pemerintahan.

Analisis Dinamika Politik Hukum di Indonesia

Announced – Buku Politik Hukum di Indonesia ini mencakup 451 halaman yang memperkaya diskusi tentang keterikatan antara hukum dan politik. Mahfud MD menyatakan bahwa keterikatan ini tidak selalu negatif, sebab dalam kondisi tertentu, hukum bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan atau sebaliknya, kekuasaan bisa memengaruhi jalannya hukum. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, hubungan ini harus seimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Buku ini juga melibatkan studi kasus sepanjang masa, mulai dari era kolonial hingga masa kini, untuk menunjukkan bagaimana hukum selalu menjadi cerminan dari kekuasaan yang berada di puncak.

Announced – Dalam bagian pembukaan, Mahfud MD membahas pentingnya hukum sebagai pondasi dari kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, terutama dalam negara yang masih berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, hukum diterapkan secara konsisten meskipun sistem politik masih berbentuk pemerintahan republik yang belum matang. Seiring waktu, kekuasaan politik menjadi lebih dominan, yang berdampak pada pergeseran keseimbangan antara hukum dan kekuasaan. Mahfud menyoroti bahwa dinamika ini sering kali memicu konflik antara kebijakan hukum dan kepentingan politik, yang bisa mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Konteks Sejarah dan Kebijakan dalam Buku Politik Hukum

Announced – Mahfud MD mencatat bahwa era 1950-an menjadi salah satu periode yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pada masa itu, lembaga legislatif dan yudikatif berperan aktif dalam menegakkan hukum, meskipun masih ada ketergantungan pada kekuasaan politik. Contohnya, Menteri Ruslan Abdulgani dan Menteri Agama Wahid pernah ditangkap dan diproses hukum tanpa intervensi langsung dari Presiden Soekarno. Menurut Mahfud, hal ini menunjukkan bahwa dalam masa tersebut, hukum tetap menjadi instrumen yang mandiri, meskipun tingkat keterlibatan politik masih tinggi.

Announced – Dalam bukunya, Mahfud MD juga mengulas bagaimana kekuasaan politik saat itu berusaha menyesuaikan diri dengan sistem konstitusional yang baru terbentuk. Ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang menggambarkan dominasi penguasa dalam menentukan arah hukum. Mahfud menyatakan bahwa keterwakilan dalam lembaga legislatif menjadi fokus utama, dengan mengacu pada pendapat pengamat politik Abdul Gaffar Karim. Menurut Mahfud, struktur institusi hukum harus sejalan dengan prinsip demokratisasi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Kondisi Hukum Saat Ini dan Tantangan di Depan

Announced – Mahfud MD menyoroti kekhawatirannya terhadap tren penurunan kualitas hukum dan politik di era kini. Ia mengatakan bahwa kondisi ini jauh berbeda dengan iklim hukum pasca-reformasi tahun 1998, ketika banyak perubahan signifikan terjadi, seperti revisi konstitusi dan reformasi lembaga perwakilan. Namun, setelah masa produktif itu, Mahfud menganggap bahwa pergeseran negatif mulai terjadi, terutama karena dominasi praktik politik uang. Fenomena ini menyebabkan munculnya suara terbanyak dalam pemilu, yang terkesan mengabaikan prinsip demokratisasi.

Announced – Dalam bagian lain, Mahfud MD memprediksi bahwa jika tren ini terus berlanjut, risiko perubahan sosial yang signifikan bisa terjadi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi keseimbangan antara hukum dan kekuasaan. Buku ini dirasa menjadi panduan untuk memahami bagaimana sistem hukum bisa menjadi alat kontrol atau sebaliknya, alat pelindung bagi masyarakat. Dengan menggali hubungan ini, Mahfud berharap pembaca bisa memahami bagaimana kekuasaan dan hukum saling memengaruhi dalam berbagai konteks.

Penekanan pada Peran Peradilan dan Keadilan

Announced – Buku ini juga memperlihatkan bagaimana peran peradilan dalam menjaga keadilan di masa lalu dan sekarang berbeda. Mahfud MD menilai bahwa dalam era reformasi, peradilan menjadi lebih independen, tetapi keterikatan dengan kekuasaan politik masih terasa. Ia mengkritik penggunaan hukum sebagai alat politik dalam beberapa kasus, seperti kebijakan yang digunakan untuk memperkuat konsensus atau mengurangi ketegangan. Dengan membahas contoh sejarah, Mahfud ingin menunjukkan bahwa keadilan bisa terganggu jika hukum digunakan secara tidak adil.

Announced – Di sisi lain, Mahfud MD menegaskan bahwa bukunya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa depan. Ia berharap buku ini bisa menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana hukum bisa menjadi pendorong atau penghambat demokrasi. Dengan analisis yang jelas dan contoh nyata, buku ini dirasa mampu menginspirasi perubahan positif dalam sistem hukum dan kekuasaan Indonesia.