Topics Covered: Mahasiswa UI Usul RUU Sisdiknas Hapus Hak Menteri di Pemilihan Rektor

Mahasiswa UI Usulkan RUU Sisdiknas Hapus Hak Menteri dalam Pemilihan Rektor

Topics Covered – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), khususnya dari Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH UI), telah mengusulkan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk menghilangkan hak menteri dalam proses pemilihan rektor kampus negeri. Usulan ini bertujuan memperkuat otonomi perguruan tinggi, mengurangi intervensi politik, dan menciptakan sistem pemilihan yang lebih independen. Pemilihan rektor yang sekarang masih mengandalkan partisipasi menteri menjadi sorotan karena dinilai menghambat keputusan akademik secara mandiri.

Latar Belakang dan Alasan Usulan

Rancangan RUU Sisdiknas yang sedang dibahas di Komisi X DPR mencakup beberapa topik penting, termasuk pembahasan tentang struktur pemerintahan dalam pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, mahasiswa UI mengusulkan penghapusan kebijakan yang memberikan 35% hak suara kepada menteri dalam pemilihan rektor. Mereka menilai kebijakan tersebut menciptakan ketergantungan pada pemerintah dan mengurangi ruang bagi dosen dan civitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis.

“Keberadaan hak menteri dalam pemilihan rektor mengubah proses demokratis menjadi ketergantungan pada kebijakan politik,” jelas Abdul Fattah, perwakilan IMMH UI, saat rapat dengar pendapat di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Abdul, sistem pemilihan yang saat ini berlaku justru memperkuat dominasi pemerintah di tingkat kampus. Mahasiswa menyebutkan bahwa kebijakan top-down ini mengikat sivitas akademika, terutama dosen, dalam mengambil keputusan yang seharusnya bersifat independen. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi akademik yang diharapkan perguruan tinggi negeri.

Respons dari Guru Besar UI

Dalam rangkaian topik-topik yang dibahas, perwakilan dari komunitas akademik UI juga memberikan tanggapan terhadap usulan mahasiswa. Salah satu guru besar UI, yang sebelumnya aktif dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengkritik kebijakan top-down sebagai akar masalah dalam pengambilan keputusan kampus. Mereka menilai bahwa dominasi menteri dalam pemilihan rektor menyebabkan kebijakan akademik lebih sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada faktor ilmiah.

“Otonomi akademik UI seringkali terabaikan karena kebijakan yang diterbitkan dari luar kampus,” kata salah satu guru besar UI dalam diskusi tersebut.

Usulan mahasiswa juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota dosen yang menekankan perlunya reformasi dalam struktur tata kelola kampus. Mereka mengusulkan agar kebijakan pemilihan rektor lebih berbasis pada kompetensi akademik, transparansi, dan partisipasi aktif civitas akademika. Topik-topik yang menarik dalam RUU Sisdiknas ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan mandiri.

Pelaksanaan dan Dampak Kebijakan Saat Ini

Pemilihan rektor kampus negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 menimbulkan kontroversi. Dalam sistem ini, menteri memiliki peran signifikan dalam memilih rektor melalui suara yang mendominasi 35% dari total. Mahasiswa UI menilai bahwa kebijakan ini mengikis hak keputusan akademik dan membuat proses pemilihan menjadi kurang representatif. Sebagai contoh, dalam pemilihan rektor tahun 2023, banyak dosen menilai hasilnya dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bukan kualifikasi akademik.

“Kami khawatir sistem ini memperkuat penguasaan politik terhadap pemerintahan kampus,” tambah Abdul Fattah.

Reformasi dalam RUU Sisdiknas dianggap sebagai langkah penting untuk menyeimbangkan antara otonomi akademik dan kebijakan pemerintah. Mahasiswa menyoroti bahwa kebijakan saat ini tidak hanya memengaruhi pemilihan rektor, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan otonomi perguruan tinggi. Dengan menghapus hak menteri, kampus dapat memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan visi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Konteks RUU Sisdiknas dan Kebebasan Akademik

Rancangan RUU Sisdiknas menjadi salah satu topik utama yang menarik dalam diskusi akhir-akhir ini. Undang-undang ini berpotensi mengubah tata kelola pendidikan tinggi Indonesia secara signifikan. Keberadaan hak menteri dalam pemilihan rektor dianggap sebagai salah satu bagian dari sistem yang perlu direvisi untuk memperkuat kebebasan akademik. Mahasiswa UI menegaskan bahwa otonomi perguruan tinggi tidak hanya tentang hak pilih, tetapi juga tentang pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.

“RUU Sisdiknas harus mencerminkan aspirasi akademik, bukan hanya kepentingan politik,” tutur Abdul Fattah.

Keputusan dalam RUU Sisdiknas ini diharapkan dapat menyelesaikan kelemahan sistem saat ini. Mahasiswa menekankan bahwa perubahan kebijakan akan memberikan ruang lebih besar bagi civitas akademika untuk berperan aktif, serta memperkuat integritas akademik dalam proses pemilihan kepala sekolah. Dengan topik-topik yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini, reformasi pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih demokratis dan efisien.

Perdebatan dan Tantangan Reformasi

Dalam diskusi di Komisi X DPR, usulan mahasiswa UI memicu perdebatan antara pihak yang mendukung otonomi kampus dan pihak yang menginginkan pengawasan pemerintah. Beberapa anggota komisi menilai bahwa penghapusan hak menteri mungkin menimbulkan risiko penguasaan oleh kelompok internal kampus. Namun, Abdul Fattah menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi luas adalah kunci untuk menyeimbangkan antara otonomi dan pengawasan.

“Dengan memperkuat otonomi akademik, kampus dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengutamakan kualitas pendidikan,” kata Abdul.

Reformasi dalam pemilihan rektor menjadi topik yang sangat relevan di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Mahasiswa UI menilai bahwa RUU Sisdiknas harus menjadi platform untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, terutama dalam memastikan peran menteri tidak menggeser kewenangan akademik secara terlalu signifikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan untuk memperbaiki sistem tata kelola pendidikan tinggi di masa depan.

Langkah Berikutnya dan Harapan Masa Depan

Pemilihan rektor yang sekarang masih mengandalkan kebijakan top-down, tetapi usulan dari mahasiswa UI memberikan alternatif yang lebih demokratis. Dalam proses revisi RUU Sisdiknas, mereka mengusulkan peningkatan partisipasi civitas akademika dan penghapusan intervensi politik dari pihak eksternal. Topik-topik yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini diharapkan tidak hanya memperkuat otonomi kampus, tetapi juga menciptakan sistem pemilihan yang lebih transparan dan merakyat.

“RUU Sisdiknas bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang visi pendidikan yang ingin dibangun,” ujar Abdul Fattah dalam sesi diskusi.

Reformasi ini menjadi isu penting bagi pergeseran paradigma pendidikan tinggi Indonesia. Mahasiswa UI menilai bahwa dengan menghapus hak menteri, kampus dapat memperkuat kebijakan akademik, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bebas. Semua topik-topik yang menarik dalam RUU Sisdiknas ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan sistem yang lebih baik bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat.