Topics Covered: BGN Kaji Ulang Sasaran Penerima MBG

BGN Kaji Ulang Sasaran Penerima MBG

Topics Covered – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prioritas penerima manfaat tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Dalam pernyataannya, Arumsari, salah satu anggota tim evaluasi, menjelaskan bahwa parameter utama dalam kajian ini mencakup kelompok desil, kondisi sosial ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi.

Parameter Utama dalam Penentuan Sasaran MBG

Dalam rangka mengevaluasi skema penyaluran MBG, BGN mempertimbangkan berbagai indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Parameter seperti kelompok desil masyarakat, tingkat kemiskinan, dan indikator gizi menjadi fokus utama dalam penyesuaian sasaran penerima. Arumsari menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak hanya mengacu pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan nutrisi yang lebih spesifik.

“Desil itu hanya salah satu indikator. Nanti ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonominya salah satu parameter yang dipakai, kemudian akses terhadap pemenuhan gizinya. Itu masih kami olah dan ramu kriterianya,” ujar Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Para penyusun kebijakan menyatakan bahwa kriteria seperti kelompok desil masyarakat dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat keterpencilan dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, data tentang tingkat ketergantungan pada pangan lokal dan tingkat kerentanan nutrisi di berbagai daerah juga akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima MBG.

Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan

BGN tidak hanya menguji skema dari sisi kesehatan dan sosial, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan keuangan dalam penyusunan anggaran program MBG untuk tahun 2027. Arumsari menuturkan bahwa kajian ini dilakukan secara bersamaan dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya memenuhi kebutuhan populasi, tetapi juga terarah pada kelompok yang paling rentan,” tambahnya.

“Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonominya rendah, dan akses terhadap pemenuhan gizinya terbatas, itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami untuk menitikberatkan pada pihak lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menciptakan formula penyaluran MBG yang lebih efisien. Proses ini melibatkan analisis data terkini mengenai angka penerima manfaat, biaya operasional, serta efektivitas distribusi makanan bergizi di berbagai wilayah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, BGN berupaya agar program MBG tidak hanya memberikan manfaat maksimal, tetapi juga tetap terjangkau untuk masyarakat yang paling membutuhkan.

Topics Covered – Arumsari menjelaskan bahwa keputusan untuk menetapkan kelompok desil mana yang menjadi prioritas akan diambil setelah data yang dianalisis selesai diproses. “Kita masih sedang menyusun formula, jadi belum bisa mengatakan pasti seperti apa kondisi akhirnya,” katanya. Proses ini dianggap penting karena MBG tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

BGN berencana untuk melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, organisasi kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya, agar formula yang ditetapkan lebih representatif. Peningkatan keterlibatan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan penilaian dan menjaga keadilan dalam pemberian manfaat. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan bisa diterima oleh semua pihak,” kata Arumsari.

Topics Covered – Selain kriteria desil dan akses gizi, BGN juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pola konsumsi masyarakat, tingkat pendidikan, dan keberlanjutan program jangka panjang. Arumsari menyebutkan bahwa skema penyaluran MBG perlu direvisi agar selaras dengan target pemerintah dalam mencapai penurunan angka stunting dan penyakit kurang gizi pada anak usia di bawah lima tahun. “Perubahan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demografi dan kebutuhan nutrisi yang berubah seiring waktu,” terangnya.