Special Plan: Perpres 66/2025 Jadi Dasar TNI Mengamankan Rumah Jampidsus

Special Plan: Perpres 66/2025 Jadi Dasar TNI Mengamankan Rumah Jampidsus

Special Plan menjadi isu utama dalam perdebatan terkini mengenai peran TNI dalam penyidikan kasus korupsi. Prajurit TNI yang mengamankan rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memicu kontroversi, dengan banyak pihak menilai kebijakan ini melanggar prinsip supremasi sipil. Meski Mabes TNI menyatakan bahwa pengamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, para kritikus mempertanyakan apakah special plan ini memberikan wewenang yang terlalu luas kepada militer dalam mengawasi dunia sipil. Kebijakan ini dinilai mengubah fungsi TNI dari pelindung kekuasaan negara menjadi penegak hukum langsung.

Dasar Hukum dan Penjelasan Resmi

Perpres 66/2025, yang disahkan pada 21 Mei 2025, menetapkan bahwa TNI diberikan kewenangan untuk mengamankan jaksa agung dan keluarganya dari ancaman kejahatan. Dokumen ini diperkenalkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap penyelenggara keadilan. Pasal 2 menyebutkan bahwa wewenang ini bisa diberikan ketika kejaksaan meminta bantuan dari institusi pertahanan. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menjelaskan bahwa special plan ini tidak hanya mengamankan individu, tetapi juga melindungi kerahasiaan identitas jaksa dalam proses penyidikan.

Kejaksaan Agung mengklaim bahwa penggunaan special plan ini merupakan langkah wajar dalam menghadapi situasi darurat, seperti ancaman terhadap keamanan penyidik. Mabes TNI menegaskan bahwa prajurit yang terlibat dalam pengamanan telah mematuhi prosedur hukum. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa TNI telah terlibat dalam beberapa kasus sebelumnya, termasuk dalam operasi penyidikan korupsi dan pencucian uang. Namun, adanya perpres ini semakin memperkuat keterlibatan militer dalam ranah hukum sipil, yang menjadi sumber kekhawatiran berbagai pihak.

Reaksi dari Kalangan Sipil dan Organisasi Hukum

Kritik terhadap special plan ini semakin menguat setelah pengerahan TNI dalam pengamanan rumah Febrie. Berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa kebijakan ini mengancam kemerdekaan hukum. M. Isnur, Ketua YLBHI, mengungkapkan bahwa penggunaan special plan ini bisa menimbulkan kesan militer mengintervensi proses penyidikan secara langsung. “Pembentukan special plan ini menunjukkan kecenderungan TNI untuk mengambil peran dalam sistem peradilan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga independen,” tulisnya dalam pernyataan tertulis.

Amnesty International Indonesia juga mengeluarkan pernyataan serupa. Direktur Eksekutif Usman Hamid menyoroti bahwa pengerahan TNI dalam penyidikan korupsi berpotensi menciptakan kesan ketergantungan pada kekuasaan militer. “Special plan ini mengubah dinamika antara institusi pertahanan dan lembaga penegak hukum, sekaligus memperluas wewenang TNI dalam ranah sipil,” tambahnya. Kritik ini menyoroti perluasan penggunaan perpres dalam kasus-kasus penyelidikan yang semakin kompleks.

Penyidikan dan Latar Belakang Operasi

Pengamanan rumah Febrie terjadi setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah delapan lokasi pada Rabu, 8 Juli 2026. Lokasi yang dikunjungi antara lain Cafe de’Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, dan Poin Money Changer. Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, Kepala Kortastipidkor Polri, menjelaskan bahwa penyidikan ini terkait dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap dalam kasus PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta pemadaman listrik di Sumatera.

Special plan ini, yang mulai diterapkan pada 2025, dianggap sebagai alat untuk mempercepat proses penyidikan. Totok mengatakan bahwa penyidik terus menggandeng TNI dalam penyelidikan kasus-kasus tersebut. “Kami menggunakan special plan untuk menjaga kesinambungan penyidikan dan melindungi para jaksa dari ancaman kejahatan,” jelas Totok. Namun, keterlibatan TNI dalam kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan fungsi antara kekuasaan militer dan lembaga hukum sipil.

Konteks Politik dan Lingkaran Kekuasaan

Beberapa pihak menilai bahwa special plan ini bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga refleksi dari kekuasaan politik yang semakin memengaruhi lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, adanya kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung dianggap sebagai peningkatan peran militer dalam sistem hukum. Kritikus menyebut bahwa perpres ini berpotensi mengubah TNI menjadi lembaga yang bersifat penegak hukum bersama dengan kejaksaan, mengurangi independensi proses penyelidikan.

Kontroversi ini juga menarik perhatian para pengamat politik. Mereka menilai bahwa special plan ini bisa menjadi alat untuk menjaga kontrol pemerintah terhadap lembaga penegak hukum. “Special plan ini menunjukkan bahwa TNI bisa menjadi bagian dari alat kontrol politik, bukan hanya sebagai penjaga keamanan,” ujar seorang peneliti hukum dalam wawancara eksklusif. Hal ini memicu perdebatan apakah special plan ini benar-benar bertujuan melindungi penyidik atau mengubah fungsionalitas TNI dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaan.

Kelompok yang Mendukung dan Kritik

Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung penerapan special plan ini. Mereka berpendapat bahwa TNI memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dibanding kejaksaan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, dalam pernyataan resmi, menyebut bahwa special plan ini memperkuat kerja sama antarlembaga. “Kejaksaan Agung dan TNI memiliki kewajiban bersama untuk melindungi penyelenggara keadilan,” terangnya. Menurut pendukung, special plan ini bisa mempercepat penegakan hukum dan mengurangi risiko ancaman terhadap penyidik.

Sementara itu, kritikus menilai bahwa special plan ini memberikan wewenang yang terlalu luas kepada TNI tanpa ada batasan jelas. Mereka khawatir bahwa militer akan lebih dominan dalam proses penyidikan, sehingga memperlemah lembaga hukum sipil. “Special plan ini bisa memicu kesan ketergantungan kejaksaan pada TNI, yang seharusnya bekerja secara independen,” tulis aktivis hukum dalam sebuah artikel. Dengan adanya perpres ini, penegakan hukum sipil akan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan militer.