New Policy: FSGI Soroti Karut-marut Penyelenggaraan SPMB di Jawa Barat

FSGI Soroti Karut-marut Penyelenggaraan SPMB di Jawa Barat

Pelaksanaan SPMB 2026: Tantangan dalam Implementasi New Policy

New Policy – Dalam rangka menghadapi tantangan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa New Policy yang diusulkan pemerintah provinsi harus diuji coba lebih matang agar tidak memicu kebingungan dan kecurigaan antara peserta, orang tua, serta lembaga pendidikan. Menurut laporan pemantauan yang diterbitkan pada Ahad, 21 Juni 2026, ada sejumlah masalah teknis yang muncul selama proses SPMB, termasuk gangguan pada sistem pendaftaran, dugaan pengurangan skor peserta secara tiba-tiba, serta laporan maladministrasi yang telah diajukan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. FSGI menilai kebijakan baru ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam seleksi masuk sekolah unggulan.

New Policy untuk SPMB 2026 di Jawa Barat memang dirancang sebagai upaya modernisasi proses penerimaan siswa baru, tetapi sejumlah keluhan terus mengalir. Masalah utama yang diungkapkan oleh FSGI terkait dengan kurangnya keterbukaan dalam prosedur pengurangan skor, yang dilaporkan menyebabkan kekacauan bagi para siswa. Pada tahap awal, sekitar 500 orang tua murid menyatakan kekecewaan karena perubahan nilai terjadi tanpa dasar yang jelas. Selain itu, akses ke sistem SPMB Jabar juga sering terganggu, sehingga mengakibatkan hilangnya data pendaftar yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketepatan administrasi.

Proses PCMB dan Dukungan Publik

Perluasan kritik terhadap New Policy juga terjadi pada tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari SPMB 2026. FSGI menyatakan bahwa proses ini dinilai tidak transparan, karena beberapa orang tua merasa kurang memahami kriteria penerimaan yang digunakan. Pemetaan calon siswa baru ini dianggap menjadi pusat kekacauan, dengan ratusan orang tua yang datang ke kantor Dinas Pendidikan Jabar untuk menuntut penjelasan. Banyak dari mereka mengeluhkan bahwa sistem tidak memberikan pengumuman jelas, sehingga memicu ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap kesetaraan peluang bagi semua peserta.

Sebagai contoh, di beberapa sekolah unggulan di Kota Bandung, ada laporan bahwa nilai siswa yang telah diterima mengalami penurunan secara mendadak, tanpa adanya pengumuman resmi. Hal ini menyebabkan reaksi yang cepat dari masyarakat, dengan sejumlah orang tua mengambil langkah hukum untuk menegakkan keadilan. FSGI menekankan bahwa New Policy harus mencakup sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme klarifikasi yang terbuka, agar setiap perubahan nilai dapat diakui dan dijelaskan secara rasional.

“Kebijakan baru ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas seleksi, tetapi harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan yang terpadu. Jika tidak, risiko karut-marut akan terus mengancam,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, Ahad, 21 Juni 2026. Retno menambahkan bahwa salah satu kelemahan utama dalam New Policy adalah kurangnya penggunaan teknologi yang canggih untuk menghindari kesalahan administrasi, yang terbukti memperburuk situasi di beberapa daerah.

Di sisi lain, FSGI mengapresiasi pelaksanaan SPMB 2026 di DKI Jakarta, yang dianggap lebih baik karena telah menerapkan New Policy secara lebih sistematis. Pemprov DKI disebut telah melakukan uji coba sistem, sosialisasi ke tingkat kelurahan, serta pembentukan posko layanan untuk menghadapi masalah selama proses pendaftaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa New Policy bisa berjalan efektif jika diterapkan dengan pendekatan yang lebih terpadu, termasuk keterlibatan aktif dari pihak pengawas.

Kebijakan baru ini juga memicu perdebatan mengenai standar penerimaan siswa baru di Jawa Barat. Beberapa pendidik menganggap bahwa New Policy bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktik karut-marut, tetapi ada pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini justru memperumit proses. Kritik terhadap penggunaan teknologi dalam SPMB 2026 terus berdatangan, terutama karena adanya masalah akses dan keandalan sistem. FSGI mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, karena tidak semua sekolah memiliki sumber daya teknologi yang sama.

Pelaksanaan New Policy SPMB 2026 di Jawa Barat dinilai belum sepenuhnya siap, karena beberapa lembaga pendidikan masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam mengoperasikan sistem. FSGI juga menyarankan bahwa pihak penyelenggara harus membuka ruang dialog dengan para guru dan orang tua sebelum proses penerimaan murid dimulai. Dengan demikian, New Policy tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga menjadi upaya partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait.