New Policy: FH UGM Kecam Intimidasi terhadap Dosen yang Kritik Mutasi PU

New Policy: FH UGM Kecam Intimidasi terhadap Dosen yang Kritik Mutasi PU

Peristiwa Intimidasi terhadap Nabiyla Risfa Izzati

New Policy menjadi sorotan ketika Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nabiyla Risfa Izzati, dianggap menjadi korban tindakan intimidasi dari pihak tertentu setelah mengkritik kebijakan mutasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kejadian ini terjadi di tengah perdebatan masyarakat akademik terhadap perubahan struktur pemerintahan yang dianggap memengaruhi kebebasan akademik dan kebijakan penegakan hukum. Nabiyla, yang dikenal sebagai dosen kritis dan aktif dalam diskusi publik, mengecam tindakan ini sebagai bentuk tekanan terhadap pendapat akademik yang sah. Dalam sebuah postingan di media sosial X, ia menyampaikan kritik terhadap New Policy yang dianggap mengubah kebijakan PU secara mendadak tanpa cukup transparansi.

Sebagai akibat dari kritiknya, Nabiyla menerima pesan ancaman melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut berisi data pribadinya, seperti nomor NIK, alamat rumah, dan koordinat lokasi, yang memicu kekhawatiran akan upaya pencemaran nama baik atau penindasan. Tindakan ini dilanjutkan dengan pengiriman somasi oleh pihak yang diduga melakukan tekanan, meminta Nabiyla untuk membatasi kritiknya atau menghadapi konsekuensi hukum lebih lanjut. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan luas mengenai bagaimana New Policy digunakan sebagai alat untuk mengontrol suara akademik di institusi pendidikan tinggi.

Respons FH UGM dan Pernyataan Sikap

Menyusul kejadian tersebut, FH UGM segera merespons dengan menyampaikan pernyataan sikap yang mengecam tekanan terhadap dosen dan sivitas akademika. Dekan FH UGM, Dahliana Hasan, menyatakan bahwa New Policy tidak hanya mengancam integritas individu, tetapi juga menggoyahkan prinsip demokrasi di lingkungan akademik. “Tindakan seperti ini tidak hanya menargetkan Nabiyla, tetapi juga membayangi potensi penggunaan New Policy untuk menghentikan dialog kritis di dalam kampus,” tutur Dahliana dalam wawancara dengan Tempo. FH UGM menegaskan bahwa mereka siap memberikan dukungan institusional, termasuk bantuan hukum, kepada dosen yang terlibat dalam kejadian ini.

Pernyataan FH UGM menimbulkan respons dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa akademisi menyetujui langkah fakultas tersebut, sementara yang lain khawatir bahwa New Policy akan menjadi pola yang berulang. Kritik terhadap kebijakan mutasi PU tidak hanya memicu perhatian di dalam kampus, tetapi juga menyentuh isu kebebasan berbicara yang menjadi dasar tridarma perguruan tinggi. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan kembali pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kebebasan akademik, terutama dalam konteks New Policy yang menyangkut pemerintahan.

Langkah Hukum dan Respons Pihak Lain

Nabiyla Risfa Izzati telah menunjuk firma hukum IBLM Law Group untuk mengambil langkah hukum melalui surat peringatan pertama dan terakhir. Surat tersebut dikirim pada 17 Juli 2026, sebagai tindak lanjut dari ancaman yang didapat. Dalam suratnya, Nabiyla menegaskan bahwa New Policy dianggap menjadi alat untuk menghimpit suara kritis dalam sistem pendidikan. “New Policy tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga memberi ruang untuk tekanan terhadap dosen yang tidak setuju,” kata Nabiyla dalam wawancara eksklusif Tempo.

Selain itu, FH UGM mengajak seluruh elemen akademik untuk bersama-sama menjaga lingkungan belajar yang bebas dari intervensi yang tidak sah. Mereka menekankan bahwa New Policy harus menjadi pendorong, bukan penghalang, dalam kebebasan akademik. Pihak lain, seperti kampus lain di Indonesia, juga menyampaikan dukungan terhadap tindakan FH UGM. “Kritik dari dosen adalah bagian dari proses demokrasi, dan New Policy harus memperkuat, bukan menggantungkan kebebasan berbicara,” ujar salah satu rektor dari universitas lain dalam pernyataan tertulis.

Analisis dan Dampak New Policy

New Policy yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memicu perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, tindakan intimidasi terhadap Nabiyla menunjukkan bagaimana New Policy bisa dijadikan alat untuk memengaruhi kebijakan dalam lingkungan akademik. Berbagai pihak menilai bahwa kebijakan mutasi PU seharusnya disertai dengan dialog terbuka, bukan tindakan yang mendadak dan menyebabkan ketegangan.

Kritik terhadap New Policy bukan hanya dari Nabiyla, tetapi juga dari beberapa rektor dan dosen lainnya yang khawatir kebijakan ini akan memicu dominasi kekuasaan di dalam lembaga pendidikan. FH UGM memandang bahwa kampus harus menjadi tempat kritis yang menjunjung nilai-nilai kebebasan. “New Policy yang baik adalah yang memperkuat fungsi tridarma perguruan tinggi, bukan menggantungkan kebebasan berbicara pada kebijakan mutasi yang mengubah struktur pemerintahan,” jelas Dahliana Hasan. Tindakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana New Policy diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Konteks dan Perkembangan Terkini

Peristiwa intimidasi terhadap Nabiyla Risfa Izzati terjadi di tengah situasi sosial yang menegangkan akibat perubahan kebijakan di Kementerian PU. New Policy yang diusulkan dianggap sebagai upaya untuk mengubah sistem kebijakan mutasi yang selama ini berjalan dengan standar tertentu. Sebagai respons, beberapa dosen menilai bahwa kebijakan tersebut tidak merujuk pada konsultasi yang cukup dengan akademisi atau masyarakat. FH UGM, dalam pernyataannya, mengingatkan bahwa New Policy harus diuji coba secara kritis sebelum diimplementasikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, pihak yang melakukan intimidasi menegaskan bahwa tindakan mereka adalah bentuk perlindungan terhadap kebijakan yang dianggap terlalu progresif. Namun, kritikus menilai bahwa New Policy tidak perlu diubah menjadi alat untuk menghentikan suara kritis di dalam kampus. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana New Policy bisa berdampak pada dinamika kebebasan berbicara, terutama di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi pusat kebebasan dan kritisitas.