Key Discussion: Wagub Jabar Soal Judol ASN: Dorong Ombudsman Perkuat Pengawasan dan Pembinaan

Key Discussion: Wagub Jabar Dorong Ombudsman Perkuat Pengawasan ASN

Key Discussion — Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dalam perjumpaan dengan anggota Ombudsman RI menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) terkait kasus judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang marak di lingkungan pemerintahan. Pada Jumat, 7 Juli 2026, dalam ruang rapat Papandayan Gedung Sate, Erwan menyampaikan bahwa praktik tersebut telah menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk ASN, dan memerlukan respons yang lebih tegas.

Tantangan dalam Pemantauan ASN

Key Discussion mengungkap bahwa meskipun Jawa Barat mencapai kemajuan signifikan dalam pemerintahan dan keamanan, masih ada masalah serius yang muncul dari dalam. Erwan menyebutkan, judol dan pinjol yang dilakukan ASN bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi contoh negatif yang merusak citra pemerintah. Ia menyoroti bahwa transaksi hingga ratusan juta rupiah per tahun melibatkan ASN, seperti yang tercatat dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasarkan data dari PPATK, sejumlah ASN di Jawa Barat terlibat dalam praktik judi online yang berpotensi memperburuk krisis ekonomi dan sosial. Angka transaksi mencapai hingga 800 juta rupiah per tahun, dengan detail nama dan alamat pelaku yang disebutkan dalam laporan tersebut. Erwan menekankan bahwa angka ini tidak hanya menggambarkan masalah keuangan, tetapi juga mengungkap kelemahan disiplin ASN dalam menjalankan tugas publik.

Key Discussion menyebutkan bahwa pemerintah provinsi memutuskan untuk mengambil pendekatan pembinaan, bukan hanya hukuman. Inspektorat Provinsi Jabar menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam upaya memberikan efek jera kepada ASN yang terlibat. Langkah ini diharapkan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan dan memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan.

Peran Ombudsman dalam Perbaikan Tata Kelola

Maneger Nasution, anggota Ombudsman RI, menilai bahwa kasus judol dan pinjol yang melibatkan ASN perlu menjadi perhatian utama dalam pembinaan pemerintahan. “Key Discussion ini penting untuk mengevaluasi apakah tata kelola keuangan dan tindakan administratif pemerintah sudah memadai,” kata Maneger. Ia menambahkan, bahwa Ombudsman RI tidak hanya mengawasi, tetapi juga aktif dalam pencegahan dengan menegaskan regulasi dan mengintegrasikan pengawasan ke dalam program strategis provinsi.

Key Discussion yang diungkapkan Erwan menggarisbawahi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Ombudsman RI sebagai langkah mengatasi masalah. Maneger menjelaskan bahwa Ombudsman akan terus memantau transaksi keuangan ASN, termasuk keterlibatan mereka dalam judol dan pinjol, serta mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat. “Dengan Key Discussion yang terus dilakukan, kita bisa mengidentifikasi masalah sejak awal dan meminimalisir dampak negatifnya,” tegas Maneger.

Dalam Key Discussion ini, Erwan juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya ASN, tentang dampak ekonomi dan sosial dari judi online serta pinjaman online. Ia menekankan bahwa upaya pembinaan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi hukum, tetapi juga perlu melibatkan komunikasi yang efektif dan edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, Erwan menyoroti peran Ombudsman sebagai mitra kritis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.