Key Discussion: Perpusnas Tak Lagi Bagikan Buku ke Daerah, Mengapa?

Key Discussion: Perpusnas Tak Lagi Bagikan Buku ke Daerah, Mengapa?

Pembatalan Program Distribusi Buku Akibat Dana Terbatas

Key Discussion mengenai perubahan kebijakan Perpusnas kembali menjadi sorotan publik setelah lembaga tersebut mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak pengurangan anggaran terhadap upaya memperluas akses literasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan dengan Komisi X DPR yang berlangsung pada Kamis, 16 Juli 2026. Dalam Key Discussion tersebut, Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menjelaskan bahwa pengurangan dana memengaruhi kemampuan lembaga untuk melanjutkan program distribusi buku ke berbagai wilayah. Program ini sebelumnya bertujuan menyebarkan 1.000 buku per lokus ke desa-desa, pusat kesehatan, lembaga pemasyarakatan, serta sekolah-sekolah di daerah terpencil.

Dana yang dikucurkan untuk program distribusi buku pada 2025 mencapai Rp 583,2 miliar, tetapi jumlahnya berkurang hingga Rp 377,9 miliar di tahun berikutnya. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi pengeluaran anggaran, yang diawali oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Aziz mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran memaksa Perpusnas untuk menghentikan kegiatan yang sebelumnya dianggap sangat penting dalam membangun kebiasaan baca di kalangan masyarakat. “Tahun ini kami tidak bisa melanjutkan program karena dana tidak cukup,” ujar Aziz dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memprioritaskan program-program yang lebih kecil biaya tetapi memberikan dampak besar, seperti peningkatan infrastruktur digital,” kata Aziz. Ia menekankan bahwa meskipun program distribusi buku dihentikan, Perpusnas tetap berkomitmen untuk memperluas akses literasi melalui metode lain, meski hasilnya tidak secepat sebelumnya.

Pengaruh Kebijakan Anggaran terhadap Akses Literasi

Key Discussion mengenai pengurangan anggaran Perpusnas menunjukkan bahwa kebijakan ini secara langsung memengaruhi kemampuan lembaga untuk menjalankan program pendistribusian buku. Aminudin Aziz menjelaskan bahwa dengan dana yang lebih kecil, perpustakaan nasional harus membatasi kegiatan utama seperti pengadaan buku fisik dan pengiriman ke daerah-daerah yang kurang berkembang. Program ini, yang sempat menjadi andalan dalam meningkatkan literasi, kini mengalami hambatan besar. Aziz menyebutkan bahwa keterbatasan dana membuat Perpusnas sulit memenuhi target distribusi buku, terutama di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses ke pusat perpustakaan.

Program distribusi buku sebelumnya dirancang sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan masyarakat mengakses literasi, terutama di daerah yang minim sumber daya. Pada tahun 2025, program ini diharapkan dapat menjangkau ribuan lokus, termasuk sekolah, pusat layanan masyarakat, dan tempat-tempat umum. Namun, dengan anggaran yang terbatas, Perpusnas harus mengurangi jumlah buku yang didistribusikan, bahkan terpaksa menghentikan sebagian besar kegiatan tersebut. Key Discussion mengungkapkan bahwa ini bukan hanya masalah finansial, tetapi juga mengisyaratkan pergeseran prioritas dalam kebijakan pendidikan dan literasi nasional.

Kritik Terhadap Kebijakan Anggaran dan Upaya Solusi

Key Discussion dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR juga menyebutkan bahwa banyak pihak mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Para anggota dewan mengingatkan bahwa program distribusi buku adalah bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang inklusif. “Kebijakan ini mungkin efisien dari segi biaya, tetapi mengorbankan kebutuhan masyarakat untuk memiliki akses buku secara langsung,” ujar salah satu anggota dewan dalam Key Discussion. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa pengurangan dana akan mempercepat ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Menyikapi masalah ini, Perpusnas menawarkan beberapa solusi. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal, seperti melibatkan komunitas dan mitra swasta dalam pengadaan dan pendistribusian buku. Aziz juga menyebutkan bahwa lembaga tersebut sedang mengusahakan kerja sama dengan platform digital untuk menyebarluaskan materi bacaan secara online. “Kami ingin menjaga konsistensi program meski dengan cara yang lebih fleksibel,” katanya. Namun, pihaknya masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk memastikan akses literasi tetap terjamin, terutama di daerah yang kurang memiliki fasilitas perpustakaan.

Dalam Key Discussion, Perpusnas juga menyoroti pentingnya buku fisik dalam membentuk kebiasaan baca. Meski era digital semakin berkembang, buku masih menjadi media yang paling efektif untuk memperkenalkan literasi kepada anak-anak dan remaja. Penghentian program distribusi buku dianggap sebagai kehilangan kesempatan penting untuk menciptakan perpustakaan mobile yang bisa mengakses wilayah terpencil. Aziz berharap kebijakan ini dapat direvisi di tahun depan agar program distribusi buku bisa dilanjutkan dengan skala lebih kecil, tetapi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.