Key Discussion: Gibran: Kopdes Jangan Bersaing dengan BUMDes

Gibran: Kopdes Jangan Bersaing dengan BUMDes

Key Discussion: Mendorong Sinergi Ekonomi Lokal

Key Discussion menjadi topik utama dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 18 Juni 2026. Selama kunjungan tersebut, Gibran memberikan panduan penting bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak menjadi kompetitor bagi badan usaha milik desa (BUMDes) atau usaha kecil yang sudah berjalan. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih harmonis, di mana koperasi desa dan BUMDes dapat saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih.

“Kopdes harus menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal, bukan pengganggu bagi usaha warga yang sudah berkembang,” tutur Gibran saat bertemu masyarakat Desa Niowula, Ende, dalam wawancara tertulis. Ia menekankan bahwa keberadaan KDMP seharusnya memperkuat kerja sama dengan pengelola BUMDes, bukan mengurangi peran mereka.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja, Gibran juga mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk turut mengawasi program-program pemerintah. Para mahasiswa tersebut, seperti Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, dan Nolan Christopher Adam dari Universitas Pelita Harapan, diberikan peran aktif dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Gibran untuk melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan Gibran dalam Konteks Kritik Mahasiswa

Kebijakan Gibran ini berlaku sebagai respons atas kritik dari sejumlah mahasiswa yang menganggap beberapa program pemerintah, termasuk MBG dan Kopdes Merah Putih, masih kurang transparan. Gelombang protes akademik yang terjadi, seperti demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026, menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Peserta aksi menuntut penghentian program MBG dan pengembangan Kopdes yang lebih terarah.

Gibran menegaskan bahwa program MBG dan Kopdes Merah Putih adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Namun, ia juga mengakui perlunya penyesuaian strategi agar tidak menimbulkan konflik antar-usaha. “Kita ingin program ini tidak hanya bertujuan menyedot dana, tetapi juga menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” kata Gibran. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program akan terlihat jika semua pihak saling mendukung dan tidak bersaing secara tidak sehat.

Dalam wawancara, Gibran juga menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keterlibatan warga dalam menentukan lokasi koperasi harus menjadi prioritas, agar kebijakan tidak hanya top-down tetapi juga bottom-up. “Lokasi koperasi harus dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pemerintah saja,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang ia terapkan saat menjabat sebagai wali kota Solo.

Sejumlah mahasiswa yang turut serta dalam kunjungan kerja Gibran, seperti Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia, menyoroti pentingnya kejelasan dalam pengelolaan program. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan Key Discussion tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaannya. Gibran pun memastikan bahwa pihak-pihak terkait akan terus dijalin komunikasinya untuk menghindari miskomunikasi.

Kebijakan Gibran ini diharapkan dapat menjadi model bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola kebijakan ekonomi desa. Sebagai mantan wali kota, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh kolaborasi antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat. “Saya yakin kebijakan Pak Presiden akan lebih efektif jika dikelola dengan kehati-hatian dan perencanaan yang matang,” imbuhnya. Key Discussion kali ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut.