Facing Challenges: JPPI Temukan Dugaan Penggelembungan Nilai Rapor pada SPMB 2026

Facing Challenges: JPPI Temukan Dugaan Penggelembungan Nilai Rapor pada SPMB 2026

Facing Challenges – Dalam rangka menghadapi tantangan di bidang pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap adanya dugaan manipulasi nilai rapor yang masih terjadi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Temuan ini didasarkan pada laporan masyarakat yang masuk sepanjang proses seleksi berlangsung, menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan data dalam proses penerimaan siswa masih mengemuka. Dengan latar belakang persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah negeri, tantangan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan pengawasan dalam sistem SPMB yang sedang dijalankan.

Isu dalam Jalur Prestasi: Keluhan Tertinggi

Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, isu terbesar muncul dari jalur prestasi, yang menjadi salah satu jalur utama dalam SPMB 2026. Dari total 301 laporan yang diterima, sekitar 69 atau 22 persen di antaranya berkaitan dengan jalur ini. Keluhan tersebut mencakup ketidaksamaan standar penilaian antardaerah, dugaan penggelembungan nilai rapor, serta perbedaan interpretasi prestasi akademik dan nonakademik. “Kami menemukan bahwa kelembagaan dalam jalur prestasi masih rentan, baik karena lemahnya verifikasi sertifikat maupun kecurigaan rekayasa dokumen,” jelas Ubaid pada Senin, 6 Juli 2026.

“Sistem SPMB 2026 harus memastikan keadilan dan akuntabilitas, tetapi hingga saat ini, masih ada celah yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam penerimaan siswa,” ujar Ubaid. Masalah ini, katanya, terjadi karena kurangnya pengawasan yang merata dan kesenjangan daya tampung sekolah bermutu di berbagai daerah.

Penggunaan Jalur Domisili dan Afirmasi: Tantangan yang Tersebar

Di luar dugaan manipulasi nilai rapor, laporan lain yang dominan berasal dari jalur domisili, dengan 187 laporan atau sekitar 62 persen dari total. Keluhan utama melibatkan rekayasa alamat, manipulasi Kartu Keluarga (KK), serta ketidaksesuaian titik koordinat, yang dianggap memudahkan calon siswa masuk ke sekolah favorit. Jalur afirmasi tercatat 33 laporan (11 persen), sedangkan jalur mutasi hanya 12 laporan (5 persen).

JPPI menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada satu jalur, tetapi juga muncul secara merata di berbagai aspek seleksi. Tantangan dalam menghadapi kecurangan ini semakin terasa karena kompetisi untuk masuk sekolah negeri yang menjadi tujuan utama bagi banyak orang tua dan siswa. “Kemendikdasmen dan pemerintah daerah fokus pada jalur seleksi, tetapi lupa bahwa kualitas sekolah harus sebanding dengan daya tampung yang disediakan,” tambah Ubaid.

Dalam konteks menghadapi tantangan tersebut, JPPI menyarankan penguatan mekanisme verifikasi data yang lebih ketat, termasuk keterlibatan komite pemantau lokal untuk memastikan kebenaran informasi. Selain itu, perlu adanya standarisasi penilaian antar daerah agar tidak terjadi diskriminasi atau keuntungan tidak seimbang dalam proses SPMB. “Sistem ini seharusnya menjadi sarana menghadapi tantangan pendidikan secara adil, bukan justru menjadi alat untuk menyalahgunakan kuasa,” kata Ubaid.

Persaingan dalam SPMB 2026 juga memicu praktik manipulasi yang beragam. Dari dugaan penggelembungan nilai rapor hingga rekayasa dokumen untuk memperoleh keistimewaan, banyak pihak masih menghadapi tantangan dalam mencari jalan terbaik untuk menyekolahkan anak mereka. Dengan adanya laporan dari masyarakat, JPPI berupaya mengungkap celah-celah yang terjadi, sekaligus mengajukan rekomendasi kepada pihak berwenang agar tindakan pencegahan dapat segera diambil.

Di sisi lain, laporan dari masyarakat juga menunjukkan bahwa kebanyakan keluhan berkaitan dengan sistem yang masih berbasis persaingan, sehingga memicu adanya praktik di luar batas keadilan. “Masyarakat menghadapi tantangan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, terutama di tengah ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas sekolah negeri,” kata Ubaid. Tantangan ini, katanya, menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk menyempurnakan SPMB agar lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah antisipatif, JPPI telah mengirimkan laporan temuan mereka kepada pihak terkait, termasuk Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dan Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat. Meski hingga berita ini ditulis, kedua pejabat tersebut belum memberikan respons, JPPI menegaskan bahwa masalah ini perlu segera ditangani untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Dengan menghadapi tantangan ini, JPPI berharap bisa membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.