Special Plan: Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris ke Wartawan

Special Plan: Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris ke Wartawan

Special Plan – Dewan Pers memberikan peringatan terhadap ucapan Hotman Paris Hutapea selama konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026. Dalam surat pernyataan yang dikeluarkan pada Senin, 20 Juli 2026, ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa ucapan Hotman yang dinilai meremehkan profesi jurnalistik menunjukkan ketidakpuasan terhadap peran media dalam menyelesaikan kasus Febrie Adriansyah. Ucapan tersebut menjadi sorotan karena terjadi dalam konteks keterlibatan Hotman dalam Special Plan yang menarik perhatian publik.

Detik-Detik Konflik di Konferensi Pers

Peristiwa ini memicu reaksi dari Dewan Pers setelah Hotman menjawab pertanyaan wartawan dengan nada agresif. Saat ditanya apakah Febrie merasa dikriminalisasi, Hotman menanggapi dengan pertanyaan balik, “Menurut kau gimana? Lu punya otak enggak?” Ucapan tersebut dianggap tidak sopan dan memicu kekacauan selama sesi berlangsung. Konflik ini terjadi dalam rangka penyampaian informasi mengenai kasus yang menjadi fokus Special Plan.

“Ketidaksetujuan atas pertanyaan wartawan harus dijawab dengan cara yang lebih sopan dan berdasar,” kata Komaruddin Hidayat dalam surat pernyataannya.

Dewan Pers menekankan bahwa jurnalistik adalah profesi yang menggali fakta dan memastikan transparansi informasi. Mereka menyerukan agar para pembicara, termasuk Hotman, tetap berhati-hati dalam menyampaikan pendapat selama proses investigasi, karena media memiliki peran kritis dalam menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk dalam konteks Special Plan.

Impak Ucapan Hotman pada Hubungan Media dan Profesional

Dewan Pers mengkritik pernyataan Hotman karena dianggap melanggar etika berkomunikasi dengan media. Ucapan kasar tersebut berpotensi merusak reputasi para jurnalis dan mengganggu kerja sama antara publik figur dengan media. Kritik ini semakin kuat setelah Hotman menantang wartawan dengan menyebutkan contoh penggeledahan rumah klien dan pameran rekaman pembukaan lemari besi sebagai bukti proses hukum yang transparan. Meski demikian, Dewan Pers menilai bahwa pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika dalam Special Plan.

Hotman juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pertanyaan yang dia anggap sudah dijawab sebelumnya. Ia menilai bahwa emosi dan ketidaksabaran dalam konferensi pers mengakibatkan ucapan yang tidak sesuai dengan norma profesional. “Saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tidak tahu soal agenda itu,” ujarnya dalam penjelasannya setelah menerima kritik. Pernyataan ini memperjelas bahwa Hotman menganggap media terlalu menekankan pertanyaan tentang agenda tersembunyi dalam kasus Febrie, yang menjadi sorotan utama dalam Special Plan.

Kritik dari Organisasi Jurnalistik dan Respons Hotman

Respons Hotman memicu reaksi dari organisasi jurnalistik seperti Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan Ikatan Wartawan Hukum. Mereka mengkritik pernyataannya sebagai bentuk meremehkan peran media dalam penyampaian informasi yang akurat. Sebagai bentuk permintaan maaf, Hotman mengunggah video berisi penjelasan bahwa ucapannya tidak bermaksud merendahkan jurnalis. “Saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas ucapan saya saat konferensi pers di mantan Jampidsus,” kata Hotman dalam video tersebut.

Special Plan, yang sejak awal menjadi isu utama, kini semakin terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak. Dewan Pers menilai bahwa ucapan Hotman berpotensi mengurangi kredibilitas informasi yang disampaikan selama proses investigasi. Meski Hotman menjelaskan bahwa emosi adalah faktor penyebabnya, Dewan Pers mengingatkan bahwa profesionalisme dalam berkomunikasi tetap diperlukan, terlepas dari konteks apa pun dalam Special Plan.

Dewan Pers juga menyoroti peran media dalam menyampaikan informasi mengenai kasus Febrie Adriansyah. Mereka menegaskan bahwa jurnalis bertugas menjadi saksi dan pengumpul fakta, sehingga perlu dihormati dalam proses berita. Kritik ini menunjukkan bahwa Dewan Pers ingin memastikan bahwa media tetap menjadi pihak yang dihormati, terutama dalam rangka menyelesaikan kasus yang menjadi fokus Special Plan. Selain itu, mereka menyerukan agar para pembicara memperhatikan cara menyampaikan informasi kepada publik, agar tidak merusak kredibilitas media.