New Policy: PPATK Deteksi Rekening Operasional Judi Online Hayam Wuruk

PPATK Deteksi Rekening Operasional Judi Online Hayam Wuruk Dalam New Policy Terbaru

New Policy – Dalam rangka mendorong transparansi keuangan dan penegakan hukum di sektor perjudian online, New Policy yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap dana transaksi sebesar Rp 489 miliar yang terkait dengan rekening operasional sindikat judi online berbasis di Hayam Wuruk Tower Plaza, Jakarta Barat. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa rekening tersebut menjadi bukti kuat dalam mengidentifikasi kegiatan finansial yang mendukung operasi ilegal perjudian online. New Policy ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan atas alur dana yang berpotensi terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penyelundupan uang atau kejahatan lainnya.

Penyelidikan yang Berlangsung Selama Dua Tahun

Penyelidikan atas rekening operasional judi online ini telah berlangsung sejak tahun 2022, menurut Danang Tri Hartono. “Transaksi dalam rekening tersebut mencapai sekitar Rp 489 miliar sejak 2022 hingga saat ini,” katanya saat memberikan keterangan di Bareskrim Polri pada Jumat, 26 Juni 2026. New Policy yang diterapkan PPATK memungkinkan tim intelijen keuangan untuk menganalisis pola transaksi secara lebih intensif, termasuk penggunaan dana untuk tiket perjalanan 321 warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam operasi judi online. Selain itu, transaksi pembelian tiket mencapai Rp 4,4 miliar, sedangkan pengurusan dokumen keimigrasian sekitar Rp 2,3 miliar.

Dalam rangka mengoptimalkan New Policy, PPATK juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan setiap alur dana diperiksa secara mendalam. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sindikat, termasuk pembuatan dan pemeliharaan situs-situs judi online. New Policy ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat pengawasan keuangan di Indonesia, terutama terhadap kegiatan yang melibatkan transaksi internasional.

Peran 15 Perusahaan dalam Penyelidikan New Policy

Sebagai bagian dari New Policy, penyidik juga menelusuri peran 15 perusahaan yang menjadi sponsor dalam pengurusan visa dan izin tinggal bagi para WNA yang terlibat dalam operasi judi online. Direktur Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman menyatakan bahwa data dari perusahaan-perusahaan ini sangat penting untuk mengungkap indikasi penyalahgunaan izin tinggal. “New Policy membantu kami mengidentifikasi keterlibatan perusahaan dalam memfasilitasi kegiatan yang tidak sah,” tambahnya.

Dua dari 15 perusahaan tersebut adalah PT Klitz Tour and Travel dan PT 1688 Prima. Tempo mengunjungi kantor kedua perusahaan tersebut di Kelapa Gading dan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk melihat aktivitas mereka. Saat kunjungan Tempo pada Rabu, 10 Juni 2026, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemeriksaan di PT Klitz. Pejabat di kedua perusahaan tersebut mengakui telah membantu pengurusan dokumen keimigrasian, tetapi menyangkal keterlibatan langsung dalam kegiatan perjudian. Meski demikian, New Policy tetap menjadi alat utama dalam menyelidiki hubungan antara perusahaan dan sindikat judi online.

Deteksi 287 Tersangka dalam New Policy

Sejauh ini, 287 dari 321 WNA yang terlibat dalam sindikat judi online telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari berbagai nasionalitas, seperti 76 warga Tiongkok, 3 warga Laos, 2 warga Malaysia, 15 warga Myanmar, 6 warga Thailand, dan 185 warga Vietnam. Para tersangka memiliki peran beragam, mulai dari customer service hingga admin keuangan. New Policy memungkinkan PPATK untuk memproses laporan dan menemukan hubungan antara individu-individu ini dengan aktivitas judi online.

Penyidik juga menemukan bahwa sindikat ini mengelola 145 situs atau domain judi online. Awalnya, mereka hanya memperkirakan ada 75 situs yang dikendalikan dari lokasi tersebut, tetapi New Policy mempercepat identifikasi jumlah yang lebih akurat. Selain itu, empat warga negara Indonesia juga menjadi tersangka, yaitu MAP, BT, DFA, dan DA. MAP diduga sebagai admin keuangan yang terlibat langsung dengan koordinator sindikat, Lio Hongyu, alias LEO, alias LTH, yang keluar dari Indonesia setelah penggerebekan di Hayam Wuruk Tower Plaza pada 7 Mei 2026.

Implikasi New Policy untuk Keamanan Keuangan

New Policy yang diterapkan PPATK menunjukkan komitmen untuk memperketat pengawasan keuangan, terutama terhadap transaksi yang berpotensi memicu kejahatan ekonomi. Dengan mengidentifikasi rekening operasional judi online ini, lembaga tersebut berhasil mengungkap dana sebesar Rp 13,9 triliun yang terkumpul dari aktivitas penyelundupan judi online. Dari total tersebut, keuntungan yang diperoleh sindikat mencapai Rp 1,69 triliun. New Policy ini memberikan wawasan penting bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam menegakkan hukum.

Tim intelijen keuangan PPATK terus memperluas cakupan investigasi sebagai bagian dari New Policy. Selain menelusuri rekening dan transaksi dana, mereka juga memeriksa aktivitas keimigrasian dan pertukaran uang ke bentuk kripto. DA, salah satu tersangka, terlibat dalam proses pertukaran uang tersebut. New Policy ini membantu menyelaraskan upaya antarlembaga untuk melacak aktivitas keuangan secara lebih efektif dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.