New Policy: Mobil Land Cruiser Jadi Alat Suap Lelang Jabatan di Kuansing

KPK Temukan Mobil Land Cruiser sebagai Alat Suap Lelang Jabatan di Kuansing

New Policy – Dalam upaya menegakkan New Policy yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuantan Singingi, Riau, penyidik berhasil mengungkap praktik korupsi yang melibatkan mobil Toyota Land Cruiser sebagai alat suap dalam lelang jabatan. Penyidikan ini memperlihatkan bagaimana New Policy tidak hanya menjadi instrumen pengawasan tetapi juga digunakan sebagai sarana penyimpangan dalam proses penunjukan pejabat. KPK menemukan mobil mewah tersebut selama operasi penyidikan yang berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026, saat tim penyidik melakukan penangkapan terhadap para tersangka.

Deteksi Mobil di Gudang Penitipan Kendaraan

Mobil Land Cruiser 300 Tahun 2023 yang menjadi bukti suap ditemukan pada Sabtu, 4 Juli 2026, selama penggeledahan di beberapa lokasi di Kuantan Singingi dan Pekanbaru. “Mobil tersebut ditemukan di salah satu gudang penitipan kendaraan di Pematang Siantar,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, Selasa, 7 Juli 2026. Penyidik menyebut bahwa mobil ini disembunyikan oleh para tersangka sebelum proses penyidikan dimulai, yang menunjukkan upaya mereka untuk menghindari penegakan hukum terkait New Policy.

Proses Lelang Jabatan dan Korupsi yang Tersembunyi

New Policy di Kuansing mengharuskan para calon pejabat mengajukan syarat khusus, salah satunya adalah pemilikan kendaraan mewah. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby memerlukan mobil Land Cruiser sebagai syarat untuk memperoleh jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Dua kandidat utama, Fahdiansyah dan Zulkarnaen, menggunakan mobil ini sebagai bagian dari upaya memperkuat penawaran mereka. Penyidik menemukan bahwa mobil ini dibeli secara kredit dengan cicilan Rp 46,5 juta per bulan selama lima tahun, meskipun identitas pembeli tidak memenuhi kriteria kredit yang berlaku.

“Proses pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit, yang dibantu oleh ARD,”

ungkap Taufik, pelaksana tugas direktur penyidikan KPK. Penyidik menduga bahwa ARD menggunakan identitas palsu untuk memperoleh fasilitas kredit, sehingga memungkinkan mobil Land Cruiser menjadi alat suap yang tersembunyi dalam sistem lelang jabatan.

Korupsi dalam Proyek Pemerintah

Selain mobil Land Cruiser, korupsi juga terjadi dalam berbagai proyek pemerintah Kuansing. Zulkarnaen, mantan kepala dinas PUPR, memberikan mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp 700 juta kepada Suhardiman Amby pada 2021 sebagai imbalan untuk jabatan Kepala Dinas PUPR. Taufik menegaskan bahwa PT Mitra Ideal Consultant, perusahaan yang dimiliki oleh ARD, memenangkan 14 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai Rp 1,2 miliar. “Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp 966 juta,” lanjut Taufik.

KPK menilai bahwa New Policy yang seharusnya mencegah korupsi justru dimanfaatkan untuk memperkaya sistem suap. Mobil Land Cruiser yang ditemukan saat ini sedang dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing, dan penyidik menduga bahwa plat kendaraan telah diganti untuk menghindari jejak korupsi yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Dampak New Policy terhadap Transparansi Pemerintahan

Kebijakan New Policy di Kuansing, yang mulai berlaku pada 2022, diharapkan meningkatkan transparansi dalam proses lelang jabatan. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik suap. Penyidik menyebut bahwa mobil Land Cruiser adalah bagian dari strategi untuk mempercepat pencairan dana dan memperoleh kepercayaan dalam penunjukan pejabat. “Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan korupsi, tetapi justru menjadi alatnya,” ungkap Taufik.

KPK sedang menyelidiki lebih lanjut bagaimana New Policy diterapkan dalam lelang jabatan tersebut. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, termasuk verifikasi dokumen, evaluasi kelayakan calon pejabat, dan penilaian keuangan. Namun, keterlibatan ARD dalam pembelian mobil menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.

Penyidikan Berlanjut dan Tindakan Hukum

Penyidikan terhadap mobil Land Cruiser dan proyek-proyek lain di Kuansing masih berlangsung. Tim penyidik KPK berencana mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menuntut para tersangka terkait pelanggaran New Policy. “Kita masih memerlukan data tambahan untuk memperkuat temuan ini,” tambah Budi Prasetyo. Dalam proses penyidikan, penyidik juga mengungkap bahwa mobil Land Cruiser adalah salah satu dari beberapa barang bukti yang ditemukan, menunjukkan tingkat keparahan korupsi yang terjadi.

Bagaimana New Policy di Kuansing menjadi pusat perhatian? Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengubah cara pengisian jabatan, tetapi praktik suap dalam proyek seperti ini menunjukkan bahwa reformasi belum sepenuhnya berhasil. Penyidik menilai bahwa sistem ini perlu diperbaiki dengan lebih ketat mengawasi proses pembelian kendaraan dan keuangan para calon pejabat.

Kesimpulan dan Pemantauan Selanjutnya

Temuan mobil Land Cruiser sebagai alat suap dalam lelang jabatan di Kuansing menggambarkan bagaimana New Policy bisa berubah menjadi cara untuk memperkaya sistem korupsi. KPK menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya memperkuat integritas pemerintahan, tetapi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menghindari penyimpangan. Penyidikan terus berjalan, dan pelaku korupsi akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.