Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Menyerahkan Diri ke KPK

Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Menyerahkan Diri ke KPK

Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Menyerahkan – Beberapa hari setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi, Suhardiman Amby serta Zulkarnaen, akhirnya menyerahkan diri ke lembaga antirasuah tersebut. Penyerahan diri ini terjadi pada Selasa malam, 30 Juni 2026, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Barat. KPK telah menyatakan bahwa keduanya bersedia bekerja sama untuk menjelaskan dugaan korupsi yang menggelegar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Latar Belakang Penyelidikan

Sebelumnya, KPK telah melakukan penyelidikan intensif terhadap Bupati dan Sekda Kuantan Singingi selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan laporan awal, kasus korupsi ini berkaitan dengan pengalihan dana desa yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tim investigasi KPK mencurigai adanya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana desa yang ditargetkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelidikan dimulai setelah KPK menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa Bupati dan Sekda Kuantan Singingi terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan pihak-pihak di luar daerah tersebut. Operasi OTT yang dilakukan pada Senin, 29 Juni 2026, menjadi bukti bahwa KPK telah menemukan bukti kuat terkait penggelapan dana desa sebesar Rp 1,5 miliar. Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan beberapa barang bukti, termasuk dokumen keuangan dan alat komunikasi yang menjadi bukti transaksi suap.

Proses Penyelidikan dan Penangkapan

Setelah melakukan operasi OTT, KPK langsung menjemput Bupati dan Sekda Kuantan Singingi dari rumah mereka di Pekanbaru. Menurut Budi Prasetyo, juru bicara KPK, kedua pejabat tersebut tiba di Jakarta pada pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK. “KPK telah memastikan bahwa Bupati dan Sekda Kuantan Singingi bersedia mengungkap seluruh fakta terkait kasus korupsi yang menimpa daerah mereka,” ucap Budi melalui pernyataan tertulis.

Dalam OTT ini, total 10 orang ditangkap, termasuk sembilan orang di wilayah Kuantan Singingi dan satu orang di Jakarta. Para tersangka yang ditangkap meliputi pejabat pemerintah daerah, anggota keluarga, dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam skema suap. Dari hasil pemeriksaan awal, lima dari para tersangka dibawa ke Jakarta untuk diinterogasi lebih lanjut. Mereka terdiri dari tiga pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga dari PNS tersebut.

KPK menyita barang elektronik yang menyimpan catatan transaksi keuangan dan satu unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero. Barang bukti ini akan digunakan untuk memperkuat penyelidikan dan menemukan lebih banyak pelaku korupsi. Bupati dan Sekda Kuantan Singingi disebut sebagai salah satu dari delapan pejabat yang terlibat dalam praktik suap untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah KPK mengimbau Bupati dan Sekda Kuantan Singingi untuk mengungkap seluruh fakta. Mereka sempat menghilang dari pengawasan tim penyelidik hingga akhirnya menyerahkan diri. Dalam pemeriksaan, Budi Prasetyo mengatakan bahwa para tersangka akan menjelaskan transaksi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, termasuk pengalihan dana desa yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuantan Singi, KPK berharap dapat menemukan sumber dana suap dan menuntut semua pelaku secara hukum. Kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak segan untuk terlibat dalam praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. KPK juga akan terus mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi serta anggota keluarga para tersangka untuk menyelesaikan penyelidikan secara menyeluruh.