New Policy: Indutri Persoalkan Tata Kelola Baru Pengadaan Alat Kesehatan

Industri Persoalkan Pengelolaan Baru Pengadaan Alat Kesehatan

New Policy – Sebuah New Policy yang baru diterapkan dalam pengadaan alat kesehatan memicu perdebatan signifikan di kalangan industri kesehatan Indonesia. Konferensi pers yang digelar oleh Gabungan Perusahaan Laboratorium Kesehatan Indonesia (Gakeslab Indonesia), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Industri Gas Medis Indonesia (AIGMI), serta Himpunan Pengembang dan Penyedia Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) berlangsung di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 18 Juni 2026. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Health Ecosystem Week di Kampus Fakultas Teknik UNS, di mana berbagai pihak mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak New Policy terhadap kemandirian sektor kesehatan.

Kritik terhadap Sistem Pengadaan Baru

Kebijakan New Policy yang mengubah sistem pengadaan alat kesehatan dianggap memberatkan pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar. Sejumlah asosiasi menyoroti bahwa perubahan ini memicu peningkatan birokrasi, pengurangan fleksibilitas, serta tekanan fiskal yang memengaruhi operasional perusahaan. Menurut mereka, New Policy berpotensi mengganggu pertumbuhan industri karena memaksa pengusaha menyesuaikan prosedur pengadaan yang sebelumnya telah terbukti efektif. Selain itu, penggunaan mekanisme pengadaan terpusat disebut menghambat akses usaha lokal kepada pasar nasional, yang sebelumnya menjadi pendorong utama untuk inovasi dan ekspansi.

“Pengelolaan alat kesehatan yang diatur melalui New Policy terkesan mengabaikan kebutuhan dinamis sektor kesehatan, terutama di daerah-daerah yang terpencil,”

ujar salah satu perwakilan dari HIPELKI, yang menggarisbawahi perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan usaha.

Dampak Ekonomi terhadap Industri Kesehatan

Kondisi ekonomi nasional yang terus menurun akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya logistik, dan inflasi bahan baku menjadi faktor yang memperparah tekanan terhadap New Policy. Para pengusaha menilai kebijakan ini memperkuat peran pemerintah dalam mengendalikan harga alat kesehatan, tetapi juga mengurangi kebebasan perusahaan untuk menyesuaikan harga sesuai dengan fluktuasi pasar. Dalam konteks ini, New Policy dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan, tetapi harus dibarengi dengan insentif yang dapat mendukung pertumbuhan industri.

Proses Kurasi E-Katalog LKPP Versi 6.0

Sistem penayangan produk pada E-Katalog LKPP versi 6.0 yang diterapkan dalam New Policy disebut memberikan hambatan bagi pelaku usaha. Proses kurasi administrasi yang memakan waktu hingga enam bulan dianggap mengurangi akses perusahaan untuk segera memasuki pasar. Dengan New Policy ini, pengusaha harus memenuhi standar kualitas yang lebih ketat, termasuk proses verifikasi dan pengajuan dokumen yang rumit. Selain itu, perubahan struktur katalog disebut mengurangi transparansi dan efisiensi, yang sebelumnya menjadi kekuatan utama mekanisme pengadaan elektronik.

“Mekanisme New Policy pada E-Katalog LKPP Versi 6.0 terlihat lebih menyulitkan, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang masih membangun kapasitasnya,”

katanya, ketua dari AIGMI, yang menyoroti perlunya adaptasi terhadap perubahan ini agar tidak menghambat pertumbuhan sektor gas medis.

Kebijakan Restitusi Pajak yang Dinilai Berat

Salah satu aspek New Policy yang menimbulkan kekhawatiran adalah kebijakan restitusi pajak yang lebih ketat. HIPELKI menyoroti bahwa aturan ini membuat perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana perputaran modal, yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Dengan New Policy ini, proses pencairan restitusi pajak terkesan lambat dan tidak fleksibel, mengakibatkan keterbatasan dana untuk investasi dalam pengembangan produk dan infrastruktur. Menurut para pengusaha, kebijakan ini harus diimbangi dengan insentif fiskal yang dapat memperkuat daya saing industri nasional.

Kemungkinan Solusi dan Dukungan Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan New Policy, beberapa pihak menyarankan adanya penyesuaian regulasi yang lebih inklusif. ASPAKI mengusulkan pemerintah memberikan dukungan konsisten berupa insentif bagi bahan baku, komponen, serta mesin produksi alat kesehatan. Dukungan ini dianggap penting untuk menjaga kemandirian industri, terutama di tengah krisis ekonomi yang masih berlangsung. Selain itu, New Policy diharapkan dapat diintegrasikan dengan kebijakan lain, seperti pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah, untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan.

Kesimpulan dan Harapan Masa Depan

Kebijakan New Policy dalam pengadaan alat kesehatan memang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi perlu diperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan industri. Para asosiasi menilai bahwa meski New Policy memberikan peluang untuk peningkatan kualitas produk, kebijakan ini harus diimbangi dengan strategi yang lebih terencana untuk mendukung pertumbuhan usaha lokal. Dengan memperhatikan masukan dari pelaku usaha dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, New Policy dapat menjadi langkah awal menuju sistem pengadaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.