Meeting Results: Pengusaha Nikel Harap Lebih Banyak Regulasi Pro Penghiliran

Meeting Results: Pengusaha Nikel Harap Lebih Banyak Regulasi Pro Penghiliran

Meeting Results – Dalam sebuah meeting results yang diadakan dalam diskusi Tempo Inti Media Impresario pada Rabu, 24 Juni 2026, KETUA Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah, mengusulkan pemerintah untuk memperkuat kebijakan regulasi yang mendukung pengembangan sektor hilir dalam industri nikel. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tepat akan menjadi kunci untuk menarik minat investor dan meningkatkan nilai tambah produksi di dalam negeri. “Meeting results ini menyoroti kebutuhan industri nikel untuk terus berkembang ke hilir, karena potensi ekonominya jauh lebih besar dari sektor tambang mentah,” jelas Arif.

Regulasi Penghiliran yang Sudah Berjalan

Arif mengungkapkan, upaya penghiliran nikel sudah dimulai sejak 2009 ketika UU Pertambangan direvisi. Perubahan ini mewajibkan pengusaha untuk mengolah dan memurnikan mineral nikel di dalam negeri sebelum dikirim ke luar negeri. “Meeting results menyebutkan bahwa regulasi tersebut memberikan dampak signifikan,” lanjutnya. Lima tahun kemudian, pada era Presiden Joko Widodo, kebijakan diperketat dengan larangan ekspor bahan mentah, yang menurut Arif menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan industri hilir.

Kondisi Infrastruktur dan Kinerja Industri

Pada 2025, Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar dunia berkat pembangunan infrastruktur pengolahan dan pemurnian yang pesat. Arif menyebutkan bahwa hingga saat ini, negara ini telah menempati 60 persen pangsa pasar global nikel. Namun, meski prestasi ini tercapai, sektor hilir masih menghadapi tantangan dalam mengubah struktur ekspor yang dominan. “Meeting results menunjukkan bahwa 90 persen dari total produksi nikel Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga perlu lebih banyak kebijakan pro hilir,” tambahnya.

“Meski Indonesia telah menjadi produsen nikel terbesar global, yang dihasilkan hanyalah produk intermediate,” kata Arif. “Meeting results menegaskan bahwa keberlanjutan sektor hilir bergantung pada regulasi yang konsisten dan dukungan pemerintah.”

Strategi untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Arif menegaskan bahwa peningkatan nilai tambah industri nikel harus diarahkan ke sektor downstream, seperti manufaktur bahan aplikatif dan industri kelistrikan. “Meeting results menyatakan bahwa sektor hilir memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas tenaga ahli dan mempercepat transfer teknologi,” ujarnya. Ia menyarankan pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, termasuk memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen mengembangkan proses pengolahan dalam negeri.

Dalam meeting results ini, para peserta juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta. Arif menyebutkan bahwa investasi swasta menjadi pilar utama untuk memperkuat kapasitas industri hilir. “Dengan meeting results yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, kita bisa memastikan pertumbuhan berkelanjutan di sektor nikel,” katanya. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas hilir hingga 2030.

Kebutuhan Regulasi yang Terpadu

Arif menekankan bahwa regulasi pro hilir harus lebih terpadu, tidak hanya fokus pada kebijakan ekspor, tetapi juga pada pengembangan teknologi dan tenaga kerja. “Meeting results menunjukkan bahwa keselarasan antara regulasi dan kebutuhan industri sangat penting untuk mewujudkan transformasi ekonomi,” katanya. Ia juga mengusulkan pembentukan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan pengusaha lokal untuk menghadapi persaingan global dan memastikan industri nikel bisa berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

Dalam diskusi tersebut, para peserta sepakat bahwa kebijakan yang lebih menarik bagi investor, seperti pengurangan tarif, pemberian insentif pajak, dan fasilitas kredit, akan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri hilir. “Meeting results menyoroti bahwa regulasi harus diatur dengan cara yang lebih fleksibel dan terbuka,” kata Arif. Ia berharap kebijakan ini bisa diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai hasil maksimal.