Key Strategy: Kenaikan Impor Garam Industri 13,1 Persen Berpotensi Gerus Serapan Garam Lokal

Key Strategy: Kenaikan Impor Garam Industri 13,1 Persen Berpotensi Gerus Serapan Garam Lokal

Key Strategy – Peningkatan impor garam industri yang mencapai 13,1 persen pada awal 2026 memicu perhatian terhadap dampaknya terhadap pasar garam lokal. Menurut ekonom Nailul Huda, transparansi data dan kebijakan impor yang terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga daya saing produsen dalam negeri. Kenaikan kuota impor ini berisiko mengurangi konsumsi garam nasional jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat.

Analisis Kenaikan Impor Garam Industri

Menurut data Badan Pusat Statistik, impor garam industri dengan kategori HS 25010093 (garam natrium klorida minimal 97 persen) mencapai 936.000 ton selama Januari hingga Mei 2026. Angka ini naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski tren impor tahun 2025 sempat mengalami penurunan. Kenaikan ini menunjukkan ketidakstabilan permintaan industri dan menimbulkan kekhawatiran tentang keseimbangan pasokan dalam negeri.

Nailul Huda mengingatkan bahwa data neraca kebutuhan dan produksi garam harus dipublikasikan secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat keputusan impor yang lebih akurat sesuai kondisi pasar. Ia menekankan bahwa kebijakan impor yang tidak terencana bisa merusak pertumbuhan industri garam lokal, terutama jika tidak didukung oleh strategi yang jelas.

“Neraca garam tidak diterbitkan secara rutin, padahal data ini sangat penting untuk memahami kebutuhan dan kapasitas produksi dalam negeri. Karena itu, saya yakin data ini perlu diakses publik,” kata Nailul.

Potensi Pengaruh pada Industri Garam Lokal

Produksi garam nasional biasanya mencapai puncaknya di musim panas, namun importir cenderung menimbun stok sejak awal tahun. Menurut Nailul, kebijakan impor yang tidak disinkronkan dengan siklus produksi bisa mengurangi efektivitas kegiatan industri lokal. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian bagi produsen, karena mereka bisa tergiur untuk fokus pada volume produksi daripada kualitas.

Insentif harga yang tidak memadai menjadi faktor penyebab utama kelemahan penyerapan garam lokal. Harga jual petani sering kali di bawah Rp 1.000 per kg, meski biaya produksi terus meningkat. Ketiadaan pembelian pemerintah dengan harga pokok yang jelas membuat petambak lebih memilih mengoptimalkan siklus panen ketimbang meningkatkan kualitas garam. Key Strategy menyarankan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme harga agar bisa mendukung peningkatan produksi nasional.

“Ini membuat petambak cenderung mengutamakan kuantitas produksi ketimbang kualitas. Mereka tak lagi terdorong untuk menghasilkan garam terbaik karena tidak ada insentif yang memadai,” jelas Nailul.

Kebijakan impor harus diukur berdasarkan aspek seperti stok, kebutuhan industri riil, kapasitas lokal, spesifikasi teknis, dan waktu masuknya impor. Pemerintah juga perlu memilah kebutuhan tiap sektor, seperti CAP, pangan, dan farmasi, agar kuota impor tidak dibuka secara sembarangan. Garam non-CAP dapat diimpor melalui mekanisme tertentu setelah dipastikan produksi dalam negeri mencukupi. Key Strategy menyoroti pentingnya perencanaan yang terstruktur untuk menghindari ketergantungan terhadap impor.

BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih panjang dan intens akibat pengaruh El Niño. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperluas produksi lokal. Namun, jika tambahan impor dilakukan tanpa pertimbangan waktu produksi, pasar dalam negeri bisa terdampak negatif. Key Strategy menyarankan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan prediksi cuaca ke dalam strategi pengelolaan garam nasional.

Peningkatan nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh Rp 18.039 per dolar AS pada awal Juni 2026, juga memengaruhi kebijakan impor. Untuk menjaga cadangan devisa, impor yang bisa dipenuhi oleh produksi nasional harus dikendalikan. Dalam pencapaian swasembada garam 2027, pemerintah perlu memastikan bahwa kuota impor tidak mengurangi daya saing produsen lokal. Key Strategy menekankan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengawasan harga dan kuota impor adalah langkah strategis untuk mendukung industri garam.