Key Strategy: Bahlil Heran PLN Kekurangan Batu Bara: Abuleke Apa Ini?

Bahlil Heran PLN Kekurangan Batu Bara: Abuleke Apa Ini?

Key Strategy – Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di acara Energy Forum CNBC di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekurangan batu bara yang dialami PT PLN (Persero). Bahlil mengatakan, Key Strategy yang diterapkan pemerintah dalam alokasi batu bara harus lebih efektif untuk menghindari keadaan ini. Ia mengkritik kurangnya persiapan dari PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, meski pasokan besar telah diperoleh sejak awal tahun.

Krisis Batu Bara PLN: Stok Terbatas di Bulan Ke-6

Bahlil menjelaskan bahwa skema DMO (Domestik Mining Obligation) seharusnya menjadi Key Strategy dalam memastikan ketersediaan batu bara yang cukup untuk operasional PLN. Skema ini mengalokasikan 190 juta ton batu bara per tahun, dari mana PLN membutuhkan 154 juta ton. Namun, hingga Juni 2026, PLN hanya menandatangani kontrak sebanyak 141 juta ton, sehingga menyisakan stok hanya 13 juta ton. “Ini seperti ilmu Abuleke apa lagi? Bagaimana bisa stok batu bara habis di bulan ke enam? Saya jujur saja, nih,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kekurangan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena PLN mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik. Bahlil menyebut, saat ini PLN terpaksa menghadapi situasi di mana pasokan tidak sesuai dengan kebutuhan, yang bisa berdampak signifikan pada kestabilan pasokan listrik nasional. Menurutnya, Key Strategy yang dibuat harus memperhitungkan kebutuhan operasional jangka panjang, bukan hanya kebutuhan bulanan.

Analisis Yayan Satyakti: Kebijakan Produksi dan Distribusi Batu Bara

Yayan Satyakti, seorang ahli ekonomi energi di Universitas Padjadjaran, menjelaskan bahwa kekurangan batu bara PLN terkait erat dengan kebijakan produksi batu bara yang diterapkan pemerintah. Dalam 2026, target produksi batu bara nasional diturunkan menjadi 600 juta ton, lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. “Kebijakan ini memengaruhi distribusi batu bara, sehingga PLN terpaksa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan bahan bakar berkalori rendah,” katanya.

Menurut Yayan, pemerintah lebih memprioritaskan ekspor batu bara berkalori tinggi, sementara kebutuhan lokal terpenuhi oleh batu bara yang kalorinya lebih rendah. Padahal, batu bara berkalori rendah memerlukan konsumsi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. “Krisis listrik saat ini justru terjadi karena kegagalan Key Strategy dalam merencanakan produksi dan distribusi batu bara secara proporsional,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan produksi perlu diintegrasikan dengan strategi pasokan yang lebih komprehensif.

Yayan juga menyoroti bahwa kebijakan harga batu bara menjadi faktor tambahan yang memperparah masalah. Kenaikan harga bahan bakar ini membuat PLN lebih sulit memperoleh stok yang cukup, terutama saat permintaan energi listrik meningkat. “Kalau Key Strategy hanya fokus pada harga, tapi tidak memperhatikan volume dan kualitas pasokan, maka krisis bisa terus berlanjut,” paparnya. Ia menegaskan bahwa penurunan produksi nasional menjadi tantangan besar bagi PLN dalam menjaga stabilitas pasokan.

Kebutuhan PLN: Jumlah dan Kualitas Batu Bara yang Tepat

PLN, sebagai penyedia energi listrik utama, membutuhkan keseimbangan antara jumlah dan kualitas batu bara. Dalam operasional pembangkit, batu bara dengan kalori tinggi lebih efisien dalam menghasilkan listrik, tetapi pemerintah terlihat lebih memperhatikan ekspor. Bahlil menyoroti bahwa kontrak yang telah ditandatangani untuk 141 juta ton batu bara berkalori rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional PLN secara optimal.

Bahlil menambahkan bahwa Key Strategy dalam alokasi batu bara harus melibatkan pertimbangan teknis dan operasional. “Kalau kontrak hanya dihitung secara volume, tapi tidak memperhatikan kualitasnya, maka ketidakseimbangan akan terus terjadi,” ujarnya. Dengan demikian, ia menekankan pentingnya rencana yang lebih matang, termasuk integrasi antara kebijakan produksi nasional dan kebutuhan PLN sebagai penyedia energi utama.

Kekurangan batu bara ini tidak hanya mengancam pasokan listrik, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur energi. Bahlil menyarankan bahwa pemerintah perlu memperbaiki Key Strategy dalam mengelola sumber daya batu bara, agar tidak ada kekisruhan dalam operasional PLN. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal stok, tetapi juga perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik.