Key Discussion: Purbaya Respons Permintaan Dana Rp 2,7 T dari Otorita IKN

Purbaya Respons Permintaan Dana Rp 2,7 T dari Otorita IKN

Key Discussion — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terhadap permintaan tambahan dana sebesar Rp 2,7 triliun yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjalankan proyek tahap tiga. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima berkas resmi permintaan tersebut. Purbaya menekankan perlunya verifikasi rinci sebelum menentukan alokasi dana.

Dalam wawancara di Yogyakarta pada Kamis, 16 Juli 2026, Purbaya menjelaskan, “Key Discussion ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pelaku pembangunan. Kami akan melihat kebutuhan tersebut secara menyeluruh, termasuk dampaknya bagi pembangunan nasional.” Ia juga mengingatkan bahwa pencairan dana harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketatnya pengawasan anggaran.

Peran Otorita IKN dalam Pembangunan Nasional

Otorita IKN, yang bertugas mengelola pembangunan kota baru di Kaltim, mengusulkan dana tambahan sebesar Rp 2,7 triliun untuk mendukung proyek-proyek besar pada tahun 2026 hingga 2028. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, mengungkapkan bahwa dana segar sangat krusial untuk menyelesaikan fase kritis seperti pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur kritis.

“Permintaan dana ini bertujuan untuk mempercepat realisasi proyek yang sudah direncanakan. Tanpa dana tambahan, ada risiko keterlambatan dalam mewujudkan visi kota nusantara sebagai pusat ekonomi dan politik baru,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Permintaan dana tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan tahap tiga yang mencakup pembangunan infrastruktur, sistem transportasi, serta pengelolaan aset terbangun. Purbaya menegaskan bahwa proses pencairan dana akan melibatkan pertimbangan kebijakan fiskal nasional, termasuk dampaknya terhadap program lainnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik.

Realisasi Anggaran IKN Hingga 2026

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran IKN mencapai 80,2 persen berdasarkan metode akrual. Namun, jika dilihat dari pencairan dana riil melalui SP2D, angka tersebut hanya 26,2 persen dari total pagu anggaran Rp 5,47 triliun. Basuki mengungkapkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh proses kontraktual yang masih berlangsung, termasuk pembayaran kepada penyedia jasa.

“Realisasi aktual sudah mencapai 80,2 persen karena seluruh pekerjaan kontraktual telah diperhitungkan, sedangkan realisasi SP2D sebesar Rp 1,23 triliun atau 26,2 persen,” papar Basuki kepada DPR.

Purbaya mengatakan bahwa dana tambahan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan jangka panjang. “Kami akan memastikan dana tersebut digunakan secara optimal, baik untuk infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga sekitar,” tambahnya. Proses pengajuan dana akan melibatkan diskusi intensif dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permintaan dana Rp 2,7 triliun juga menjadi Key Discussion dalam beberapa pertemuan tingkat kebijakan. Menurut sumber di lingkaran pemerintah, usulan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek pengembangan IKN yang dijadwalkan selesai pada 2028. Selain itu, dana tambahan juga akan membantu meminimalkan risiko keterlambatan yang mungkin terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan proyek dan alokasi dana.

Basuki menambahkan bahwa pengajuan dana ini mencakup 30 persen dari total kebutuhan pembangunan tahap tiga. “Dengan dana tambahan ini, kami bisa menyelesaikan sejumlah proyek penting, termasuk pusat kota dan sistem logistik,” jelasnya. Purbaya menyatakan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah analisis menyeluruh dan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.