Main Agenda: Langkah Pemerintah Antisipasi El Nino dan Siklus Karhutla

Langkah Pemerintah Antisipasi El Nino dan Siklus Karhutla

Pilihan Editor: Zona Kemarau Meluas, Potensi Hujan Lebat Nihil 19-22 Juni

Main Agenda – Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan lembaga terkait memperkuat koordinasi nasional untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Langkah strategis ini diimplementasikan melalui Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026, yang diadakan di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026. Rakorsus ini memiliki tema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” serta dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Djamari menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada ketahanan nasional, kinerja ekonomi, dan hubungan internasional. Dengan demikian, penanganan di lapangan harus menerapkan pendekatan kolaboratif dan respons cepat. “Keberhasilan pengendalian karhutla bergantung pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran terjadi,” jelas Djamari, seperti dilaporkan dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

“Kesiapan dan pencegahan menjadi kunci, karena api yang meluas jauh lebih sulit dikendalikan daripada saat diawal peristiwa,”

Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni dalam laporannya mengingatkan tentang siklus empat tahunan karhutla. Ia menekankan perlunya kewaspadaan ekstra mengingat indikasi cuaca kering yang terjadi tahun ini. “Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan upaya luar biasa. Kemarau tahun ini datang lebih dini, dan tantangannya nyata, sehingga tidak boleh lengah,” kata Raja Juli.

Dalam Rakorsus tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih awal, lebih kering, dan lebih lama. Puncak musim kemarau diproyeksikan terjadi pada bulan Juli hingga September, dipengaruhi oleh perkembangan fenomena El Nino.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta gubernur provinsi rawan memperlihatkan kesiapan memobilisasi sumber daya, mengaktifkan posko lapangan, dan menetapkan status siaga darurat di wilayah utama seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk ini mengintegrasikan berbagai mekanisme seperti pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta penegakan hukum berlapis untuk pelaku kebakaran.

Raja Juli menyoroti pentingnya sinergi terus-menerus dalam pengendalian karhutla sebagai alat krusial untuk menekan emisi karbon nasional, sehingga mendukung capaian agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.