PERKI Soroti Kepercayaan Pasien pada Layanan Kardiovaskular

PERKI Tekankan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Pelayanan Jantung di Tanah Air

Kabarsaji.com – Penyakit jantung dan pembuluh darah masih menduduki posisi teratas sebagai penyebab kematian di Indonesia. Namun, kehadiran dokter, fasilitas rumah sakit, serta teknologi mutakhir saja belum menjadi jaminan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menyoroti bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional menjadi tantangan krusial agar pasien tidak perlu berobat ke luar negeri.

Kompetensi Dokter Indonesia Setara Internasional

Ade Meidian Ambari, Ketua Pengurus Pusat PERKI, menjelaskan bahwa perhatian publik selama ini cenderung fokus pada sengketa antara dokter dan pasien. Padahal, keberhasilan tenaga medis Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks jarang mendapat sorotan media. Ia menegaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung di dalam negeri tidak kalah dengan negara-negara lain.

“Kelebihan mereka lebih banyak menulis publikasi ilmiah sehingga lebih dikenal,” katanya, saat jumpa media dalam ASMIHA 2026, di Jakarta, Kamis 17 Juli 2026.

Ade membandingkan kondisi dengan Singapura yang jumlah pasiennya lebih sedikit. Menurutnya, tingginya angka pasien justru memberikan pengalaman klinis yang lebih luas bagi dokter Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sebaran Dokter Spesialis Jantung Masih Belum Merata

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis jantung serta distribusi yang belum merata. Saat ini tercatat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung, dengan sekitar 1.600 di antaranya masih aktif memberikan pelayanan. Sekitar 60 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara, sekitar 40 persen kabupaten/kota di Indonesia masih belum memiliki layanan dokter spesialis jantung.

PERKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga kolegium agar penempatan dokter spesialis di daerah juga didukung dengan fasilitas memadai. Sebab mereka tidak dapat bekerja optimal jika belum ada peralatan dasar yang diperlukan. Selain masalah pemerataan dokter, penguatan sistem pembiayaan juga penting untuk meningkatkan layanan.

Perbedaan Kualitas Layanan dengan Negara Tujuan Berobat

Di sisi lain, Ade mengakui terdapat perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara tujuan berobat seperti Singapura. Dari pengalamannya, pelayanan di sana sangat memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasisen dari ketibaan hingga kepulangan setelah selesai menjalani perawatan.

“Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, peningkatan kualitas layanan dan teknologi kesehatan akan terus dikembangkan secara bertahap,” ujarnya.

Ia tidak menampik kualitas dan service excellence seperti itu perlu dipelajari dan dikembangkan. Namun ia mengutamakan proritas utama sistem pelayanan kesehatan nasional tetap pada layanan gawat darurat yang bersifat menyelamatkan nyawa.

Standar Kompetensi dan Pendidikan Lanjutan

Sementara itu, Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia Renan Sukmawan mengatakan kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia disusun berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mendalami bidang tertentu, seperti intervensi jantung, aritmia, maupun jantung anak, harus mengikuti pendidikan lanjutan (fellowship) sekitar satu hingga dua tahun sebelum memperoleh kompetensi subspesialis.

“Kompetensi dokter jantung Indonesia sama dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,” kata Renan.

Selain menyusun standar kompetensi, kolegium juga menentukan kurikulum pendidikan, hingga menguji dokter sebelum memperoleh sertifikat kompetensi dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Layanan Kardiologi

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan di bidang kardiologi, BPJS telah bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, serta 241 laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah karena sekitar 260 cath lab lainnya sedang dalam proses kerja sama.

“Kementerian Kesehatan juga mempunyai program menghadirkan minimal satu cath lab di setiap kabupaten,” kata Prihati Pujowaskito.

Menurut dia, hampir seluruh layanan berteknologi tinggi telah dijamin BPJS Kesehatan, mulai dari layanan cath lab, radioterapi, kedokteran nuklir, kemoterapi, hingga hemodialisis. Namun, teknologi baru tidak dapat langsung dibiayai BPJS. Inovasi tersebut harus melalui Health Technology Assessment (HTA), kemudian masuk ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sebelum dapat dijamin pembiayaannya.

Ia berharap penguatan layanan promotif dan preventif dapat menekan beban penyakit jantung pada masa mendatang. Misalnya melalui pengembangan obat kombinasi yang menggabungkan penurun kolesterol, antihipertensi, dan pengencer darah dalam satu pil sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.