Key Strategy: Kejati Sumut Tetap Mengusut Proyek MBG

Key Strategy: Kejati Sumut Tetap Mengusut Proyek MBG

Key Strategy menjadi fokus utama dalam upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk melanjutkan penyelidikan terhadap proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat edaran pada 10 Juli 2026 dengan nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang meminta jaksa intelijen di wilayah untuk menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait MBG, Kejati Sumut tetap mempertahankan key strategy dalam menyelidiki dugaan penyimpangan yang dianggap merugikan masyarakat. Surat edaran tersebut sebenarnya memperkuat key strategy mereka dalam mengawasi proyek ini, dengan menyebut bahwa penyelidikan harus terus berjalan meskipun ada perubahan arah investigasi.

Penjelasan dari Rizaldi

“Key strategy dalam penyelidikan MBG adalah memastikan setiap laporan masyarakat tidak diabaikan. Kami menghargai partisipasi publik dan akan terus memproses data yang diterima, baik dari laporan penyidik maupun aduan langsung dari masyarakat,” ujar Rizaldi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumut, kepada Tempo pada Jumat, 17 Juli 2026.

Rizaldi menegaskan bahwa key strategy dalam investigasi MBG tidak hanya terbatas pada penyelidikan korupsi, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap proses pemberian bantuan makanan bergizi kepada masyarakat. Ia menyebut, selain itu, key strategy ini juga melibatkan pemantauan terhadap penggunaan dana yang diduga tidak tepat sasaran. Data yang telah dikumpulkan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri se Sumatera Utara sekarang sedang dianalisis secara mendalam sebelum diserahkan kepada Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin.

Proyek MBG dan Tantangan dalam Penerapannya

Proyek MBG dirancang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan makanan bergizi secara gratis. Namun, key strategy dalam pengawasan proyek ini menjadi penting karena adanya laporan-laporan yang menyoroti kecurangan dalam distribusi bantuan. Menurut Rizaldi, key strategy mereka adalah memastikan transparansi dalam seluruh proses, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan.

Pendataan awal proyek MBG dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa daerah, termasuk Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Asahan, dan Simalungun. Key strategy ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti kelayakan penerima, keakuratan informasi, dan efektivitas pelaksanaan program. Rizaldi menjelaskan, meski ada perintah dari Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses, key strategy mereka tetap melibatkan pendekatan yang sistematis dan teliti.

Peran Kejaksaan Agung dan Kortastipidkor

Kejaksaan Agung memperkuat key strategy mereka dengan mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan aktivitas penyidikan sementara. Surat ini dikeluarkan setelah Kejaksaan Negeri Sumut mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek MBG. Namun, keputusan ini tidak menghentikan kegiatan penyidikan yang berjalan di Kejati Sumut, yang tetap mengusut kasus ini berdasarkan key strategy yang telah ditetapkan sejak awal.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan yang memicu penetapan tersangka Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus. Meskipun hasil penggeledahan ini terpisah dari key strategy Kejati Sumut, keduanya saling terkait dalam upaya mencegah korupsi di berbagai tingkatan. Key strategy yang digunakan Kejati Sumut menekankan kerja sama lintas institusi, termasuk dengan Polri, untuk memastikan investigasi mencapai hasil yang optimal.

Langkah-Langkah dalam Penyelidikan

Key strategy dalam penyelidikan MBG mencakup langkah-langkah yang terstruktur, seperti pengumpulan data dari berbagai sumber, analisis historis, dan verifikasi lapangan. Rizaldi menyebutkan bahwa tim penyidik Kejati Sumut sudah mengumpulkan data sejak awal Juni 2026, dengan memeriksa SPPG di beberapa daerah. Data ini diharapkan bisa membantu mengungkap pola penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek tersebut.

Kemudian, key strategy juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memastikan informasi yang diperoleh selaras dengan fakta. Rizaldi menambahkan bahwa key strategy ini tidak hanya fokus pada korupsi, tetapi juga menyelidiki kesalahan administratif yang berpotensi merugikan penerima bantuan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Kejati Sumut berupaya menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum, bahkan di tengah dinamika penyelidikan yang berubah.

Perspektif Masyarakat dan Pengawasan Sipil

Dari perspektif masyarakat, key strategy Kejati Sumut dianggap sebagai langkah penting dalam melindungi hak mereka. Banyak warga yang merasa kecewa karena aduan mereka tidak segera ditindaklanjuti, sehingga Kejati Sumut menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan. Rizaldi menegaskan bahwa key strategy mereka adalah mempercepat proses penyelidikan sementara tanpa mengabaikan keadilan, sehingga setiap laporan akan diproses secara proporsional.

Key strategy ini juga mengundang partisipasi aktif dari masyarakat sipil, seperti organisasi antikorupsi dan media, dalam memberikan informasi tambahan. Rizaldi menuturkan, “Masyarakat jangan ragu untuk melaporkan aduan mereka, karena key strategy kami adalah mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.” Dengan memperkuat key strategy ini, Kejati Sumut berharap bisa menciptakan lingkungan yang adil dan akuntabel dalam pengelolaan bantuan publik.