Latest Program: Wakil Ketua DPRD Jabar Tolak Wacana SPP di SMA Negeri

Wakil Ketua DPRD Jabar Tolak Wacana SPP di SMA Negeri

Latest Program – Dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, menolak kembali rencana pemerintah untuk menerapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Ia menekankan bahwa pendidikan gratis hingga 12 tahun harus menjadi prioritas utama, sehingga biaya pendidikan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi lemah. Pernyataan ini diberikan dalam wawancara terpisah, Sabtu, 18 Juli 2026, sebagai respons terhadap rencana kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

“Latest Program ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga mengurangi akses anak-anak dari keluarga kurang mampu terhadap pendidikan yang layak. Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan bisa memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti perlengkapan belajar, infrastruktur, dan pendidik berkualitas,” tutur Ono Surono.

Dalam pembicaraan lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa kebijakan SPP di sekolah negeri bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif yang telah diakui dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya fokus pada penguatan dana pendidikan dari APBD Jabar, bukan memperkenalkan kembali biaya tambahan yang bisa memicu kesenjangan pendidikan antar daerah.

Sejarah dan Kontroversi SPP di Sekolah Negeri

Penerapan SPP di sekolah negeri bukanlah hal baru. Sejak tahun 2021, berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, telah mencoba menerapkan kebijakan ini sebagai upaya memperkuat dana pendidikan. Namun, kebijakan tersebut sering dikritik karena berpotensi menambah beban finansial masyarakat, terutama di daerah dengan anggaran pendidikan yang terbatas. Ono Surono mengungkapkan bahwa kebijakan ini terkesan terburu-buru, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan pendidikan di Jabar.

“Latest Program ini sebenarnya bisa menjadi solusi jika didukung oleh alokasi dana yang memadai, tetapi saat ini pemerintah justru mengandalkan biaya dari orang tua. SPP di SMA negeri harus dihindari karena sudah terbukti mengurangi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” jelas Ono.

Sementara itu, beberapa pihak menilai SPP bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah negeri. Mereka berargumen bahwa dana tambahan dari siswa bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas, seperti laboratorium, perpustakaan, dan pengadaan buku teks. Namun, Ono Surono berpendapat bahwa pendekatan ini tidak efektif karena biaya pendidikan seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, terutama melalui anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

Kebijakan SPP dan Keadilan Pendidikan

Ono Surono menyoroti bahwa usulan pembatasan SPP hanya diterapkan pada kelompok desil 6 hingga desil 10 tidak cukup mengatasi masalah utama. Menurutnya, kebijakan ini tidak memperhatikan siswa dari desil 1 hingga 5, yang justru membutuhkan bantuan ekonomi lebih besar. “Latest Program ini tidak menyentuh akar masalah, karena banyak siswa di desil rendah tetap kesulitan memenuhi kebutuhan belajar,” tambahnya.

“Dengan SPP, biaya pendidikan bisa mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke orang tua, yang kini sudah terbebani oleh biaya hidup yang meningkat. Jika pemerintah ingin mendukung pendidikan, maka anggaran pendidikan harus ditingkatkan, bukan dibebankan pada siswa,” papar Ono Surono.

Di samping menolak SPP, Ono juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kualitas pendidikan swasta tetap terjaga. Ia mengusulkan bahwa bantuan dana untuk sekolah swasta harus ditingkatkan agar mereka bisa menjaga standar pembelajaran tanpa mengharuskan siswa membayar biaya tambahan. “Dengan pendidikan swasta yang mandiri, anak-anak dari segala latar belakang ekonomi bisa mendapatkan kesempatan yang sama, dan ini harus didukung oleh anggaran yang lebih besar,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Ono menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang inklusif harus menjadi fokus utama pemerintah. Ia berharap rencana SPP di SMA negeri tidak dijadikan solusi sementara, karena kebijakan jangka panjang yang lebih berkelanjutan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. “Latest Program ini bisa menjadi bagian dari solusi jika diimbangi dengan kebijakan lain yang memperkuat pendidikan gratis dan bantuan ekonomi untuk keluarga kurang mampu,” jelasnya.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2025 hanya mencapai 18,5 persen dari APBD, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 21 persen. Ono Surono berpendapat bahwa angka ini perlu ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah paling tertinggal. Ia juga menyoroti bahwa beberapa sekolah negeri di Jabar sudah kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang tidak cukup atau perpustakaan yang tidak lengkap.

“Dengan anggaran pendidikan yang lebih memadai, kita bisa menghindari peningkatan biaya sekolah dan memastikan setiap siswa, termasuk dari keluarga miskin, mendapatkan layanan pendidikan yang optimal,” tambah Ono.