New Policy: Mengenal Leonard, Calon Jampidum Pilihan ST Burhanuddin

Peran Baru dalam New Policy: Mengenal Leonard Calon Jampidum Pilihan ST Burhanuddin

New Policy menjadi fokus utama dalam pengisian jabatan strategis di Kepolisian dan Kejaksaan. ST Burhanuddin, Jaksa Agung, mengusulkan Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), bagian dari proses seleksi yang dipandu oleh New Policy untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan kekuasaan.

Proses Seleksi dan Kandidat Lainnya

Dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 13 Juli 2026, ST Burhanuddin menyoroti nama Leonard sebagai pilihan utama dalam New Policy. Nama Asep Nana Mulyana, yang saat ini menjabat Jampidum, juga disebutkan sebagai kandidat Wakil Jaksa Agung definitif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi keberadaan usulan tersebut, meski tidak merinci detail. New Policy diharapkan memberikan pengaruh signifikan dalam memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum.

Berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung, proposal lima nama untuk posisi Jampidum dan Wakil Jaksa Agung telah dibuat sebagai bagian dari New Policy. Selain Leonard dan Asep Nana Mulyana, Kuntadi—Kepala Badan Pemulihan Aset—dicalonkan sebagai Jampidsus, sementara Patris Yusrian Jaya—Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta—diusulkan menggantikan Kuntadi. New Policy ini menekankan kejelasan dalam proses pengisian jabatan, termasuk transparansi informasi kandidat.

Track Record Leonard dalam New Policy

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung selama dua tahun (2020–2022), dikenal sebagai figur yang aktif dalam New Policy. Di sana, ia menjadi pionir dalam menyampaikan informasi terkait kasus besar, seperti dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. New Policy juga mendorong partisipasi aktif pegawai dalam pengambilan keputusan, yang terlihat dari peran Leonard dalam mengelola komunikasi publik.

Setelah menjabat Kapuspenkum, Leonard dipercayakan ke Kejaksaan Tinggi Banten, lalu naik jabatan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Januari 2023. Di sana, ia fokus pada penanganan perkara pidana umum dan khusus, serta penguatan pengawasan internal, sesuai prinsip New Policy yang ingin menyempurnakan sistem hukum. Kini, kembali ke pusat pemerintahan sebagai Staf Ahli Jaksa Agung, Leonard siap melanjutkan misinya dalam New Policy dengan mengelola hubungan lembaga dan kerja sama internasional.

Persiapan dan Strategi New Policy

New Policy tidak hanya memengaruhi pilihan Jampidum, tetapi juga menjadi kerangka untuk menata kembali struktur organisasi kejaksaan. Surat usulan yang diberikan ST Burhanuddin pada 13 Juli 2026 mencerminkan upaya untuk memastikan keberlanjutan tugas jaksa agung dengan menempatkan orang yang memiliki pengalaman teknis dan keterampilan komunikasi. Leonard, yang memiliki track record kuat dalam memimpin unit penerangan hukum, dianggap sebagai pilihan yang seimbang antara kapasitas administratif dan kemampuan menyampaikan kebijakan baru.

“Iya ada surat itu. Saya tahunya kemarin malam,” kata pejabat tinggi Kejaksaan Agung, Selasa, 14 Juli 2026.

Leonard juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam New Policy. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2025, ia mengungkapkan aset total Rp 2,6 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 1,5 miliar, mobil Nissan Grand Livina (2008) Rp 45 juta, Honda (2017) Rp 250 juta, serta harta bergerak lainnya Rp 63 juta. Kas dan setara kas mencapai Rp 810 juta, sementara aset lainnya tidak dijelaskan secara rinci. New Policy memastikan bahwa kandidat harus memenuhi standar keuangan dan etika, yang menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.

Dengan masuknya Leonard ke posisi Jampidum, New Policy diharapkan memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus besar. Selain itu, ia dianggap mampu menerapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan kejaksaan yang telah dipersiapkan, seperti yang ia lakukan saat menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung pada Oktober 2025. New Policy ini menjadi bukti komitmen untuk transformasi struktural dan fungsional lembaga hukum, memastikan keadilan dan kecepatan penerapan hukum menjadi prioritas utama.