New Policy: Mendikdasmen Terbitkan SE Pembatasan Gawai di Sekolah

Mendikdasmen Terbitkan SE Pembatasan Gawai di Sekolah

New Policy – Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Mendikdasmen) meluncurkan new policy berupa Surat Edaran (SE) yang mengatur pembatasan penggunaan gawai dalam lingkungan sekolah. Dengan nomor 18 Tahun 2026, kebijakan ini mulai berlaku sejak 10 Juli 2026 dan bertujuan untuk menjaga kualitas pembelajaran serta mencegah dampak negatif teknologi digital terhadap siswa. New policy ini menggabungkan kebijakan nasional dengan kebijakan lokal, memungkinkan sekolah menyusun aturan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Penyesuaian Lingkungan Belajar Digital

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen menjadi landasan bagi sekolah-sekolah untuk menyesuaikan tata tertib dan aktivitas pembelajaran di era digital. New policy ini menekankan pentingnya membatasi waktu penggunaan gawai, terutama selama jam pelajaran, agar siswa tetap fokus pada materi yang diajarkan. Selain itu, aturan ini juga menyesuaikan dengan kondisi lokal, memungkinkan kepala sekolah menentukan batasan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan kurikulum.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. “Kebijakan ini bukan untuk melarang penggunaan gawai sepenuhnya, tetapi mengatur bagaimana siswa dapat menggunakannya dalam konteks edukatif,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa, 14 Juli 2026. New policy ini juga memperhatikan kesehatan fisik dan mental siswa, terutama dalam hal paparan sinar biru serta adiksi digital.

“Dengan new policy ini, kita berusaha menciptakan lingkungan belajar yang seimbang antara teknologi dan interaksi langsung,” kata Mu’ti, menambahkan bahwa kebijakan ini bisa dipasangkan dengan program edukasi digital yang lebih aktif.

Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan new policy pembatasan gawai di sekolah bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak. Mendikdasmen meminta kepala sekolah melakukan evaluasi dan menyesuaikan aturan tata tertib, termasuk menyusun prosedur penggunaan gawai secara terbatas. Sementara itu, orang tua diwajibkan melatih anak melalui prinsip 3S: screen time (batasan waktu), screen zone (area penggunaan), dan screen break (jeda penggunaan). New policy ini juga didukung oleh pemerintah daerah yang diminta melakukan sosialisasi untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk melindungi anak dari risiko teknologi, seperti adiksi digital, konsumsi konten negatif, dan dampak pada kesehatan. Mu’ti menegaskan bahwa new policy ini tidak menghilangkan peran gawai dalam pendidikan, tetapi mengoptimalkan penggunaannya. “Kita ingin menciptakan sekolah yang lebih adaptif dengan teknologi, namun tetap menjaga kualitas pembelajaran,” tuturnya.

Penyesuaian dengan Kebutuhan Siswa

Dalam new policy ini, sekolah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan aturan pembatasan gawai berdasarkan tingkat usia siswa dan kurikulum yang diterapkan. Misalnya, di jenjang SD, penggunaan gawai mungkin lebih dibatasi dibandingkan di jenjang SMA. Kebijakan ini juga mencakup pembelajaran hybrid, di mana gawai tetap digunakan sebagai alat pendukung, tetapi dalam batas waktu yang telah ditentukan. New policy ini diharapkan mampu meningkatkan fokus siswa, mengurangi gangguan teknologi, serta mendorong penggunaan alat komunikasi secara lebih produktif.

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya pelatihan bagi guru dan orang tua mengenai cara mengelola penggunaan gawai. “Kebijakan ini bukan hanya tentang membatasi waktu, tetapi juga tentang memperkuat kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko teknologi digital,” jelas Mu’ti. New policy ini akan dilengkapi dengan pedoman teknis, seperti alat monitoring dan aplikasi pelacak waktu penggunaan gawai, untuk memudahkan implementasi di lapangan.

Kontroversi dan Penyesuaian Selanjutnya

Sejumlah pertanyaan muncul mengenai efektivitas new policy ini. Apakah pembatasan gawai benar-benar mampu menciptakan lingkungan belajar yang optimal, atau justru memicu adanya sekolah baru yang memaksa anak beradaptasi dengan aturan yang terasa kaku? Mu’ti mengakui adanya tantangan, tetapi menegaskan bahwa kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. “Kita tidak ingin membatasi kreativitas siswa, tetapi mengarahkan penggunaan teknologi ke arah yang bermanfaat,” ujarnya.

Kebijakan ini juga memperhatikan keberlanjutan, terutama dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dengan new policy yang fleksibel, Mendikdasmen berharap sekolah bisa menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan pembelajaran. Selain itu, kebijakan ini diharapkan menjadi dasar untuk mengevaluasi penggunaan gawai di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga jenjang perguruan tinggi.