Special Plan: Mensos: Jangan Ada Suap untuk Masuk Sekolah Rakyat

Mensos: Jangan Ada Suap untuk Masuk Sekolah Rakyat

Special Plan, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk menjangkau pendidikan bagi keluarga miskin, ditekankan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam upayanya menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa. Ia menegaskan bahwa program ini hanya ditujukan bagi keluarga yang layak, terutama yang berada dalam kategori miskin dan ekstrem miskin, serta diharapkan menjadi solusi bagi akses pendidikan yang tidak merata.

Tujuan dan Panduan Program Special Plan

Pada acara pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa, 14 Juli 2026, Saifullah Yusuf menyampaikan peringatan khusus mengenai transparansi dalam seleksi siswa. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, serta anggota Forkompimda Sragen. Menurutnya, Special Plan dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang beruntung, dengan pendekatan yang berbasis data dan kebutuhan nyata.

Dalam wawancara, Saifullah menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang mekanisme khusus agar siswa yang masuk Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari latar belakang ekonomi yang membutuhkan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keluarga penerima manfaat. “Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, tim bupati, wali kota, atau gubernur kalau di tingkat provinsi. Bersama Dikdasmen, kita menjangkau keluarga yang layak mendapat pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul.

Konsep dan Implementasi Special Plan

Special Plan menjadi salah satu kebijakan utama dalam upaya pemerintah mewujudkan pendidikan inklusif. Saifullah menekankan bahwa proses penerimaan siswa harus transparan dan tepat sasaran, dengan penekanan pada kebutuhan mendesak masyarakat. “Jangan sampai ada yang ‘main-main’, jangan sampai ada yang menyuap, membayar, atau kongkalikong untuk bisa masuk Sekolah Rakyat,” katanya, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap praktik tidak jujur.

Menurut Saifullah, masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan bantuan masuk Sekolah Rakyat dengan imbalan tertentu. Ia memperingatkan agar tidak mudah tertipu oleh tawaran-tawaran yang mengaku berasal dari program Special Plan, namun sebenarnya menjual kesempatan tersebut dengan cara tidak adil. “Jangan sampai mau ditipu oleh siapa pun, karena ini diperuntukkan bagi keluarga yang paling tidak mampu,” ujarnya.

Program Special Plan juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kuota. Saifullah mengungkapkan bahwa dari alokasi 9.000 siswa secara nasional, jumlah siswa SD yang mendaftar baru mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara kuota untuk SMP dan SMA telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada progres, masih ada kekurangan dalam penerimaan siswa tingkat dasar, yang perlu diperbaiki melalui kolaborasi lebih intensif antara pusat dan daerah.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk operasional Sekolah Rakyat tahun ini. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai layanan pendidikan, termasuk biaya operasional per siswa yang diperkirakan mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. “Special Plan bertujuan memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, dapat memperoleh pendidikan yang layak dan merata,” tambahnya.

Di sisi lain, Saifullah menyebut pemerintah sedang beralih dari gedung sementara ke fasilitas permanen. Dari total 166 titik Sekolah Rakyat, 93 gedung permanen telah memasuki tahap konstruksi dengan progres bervariasi. Ada 11 lokasi tambahan yang masih dalam proses lelang ulang. “Jadi ada 104 semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi sekitar 100 gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Khusus di Sragen, Saifullah mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyediakan lahan. Hal ini memungkinkan Sekolah Rakyat Terintegrasi I beralih dari bangunan sementara ke fasilitas tetap, yang merupakan bagian dari visi Special Plan dalam memperkuat infrastruktur pendidikan. “Ini dibangun menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun Sekolah Rakyat,” katanya, menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.