Special Plan: Cerita Prabowo Tentang BUMN Pernah Mau Dijual ke Asing
Special Plan menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upayanya untuk mereformasi sektor
Cerita Prabowo Tentang BUMN Pernah Mau Dijual ke Asing
Special Plan menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upayanya untuk mereformasi sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam pidatonya di acara peresmian lima BUMN di Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis pernah dipertimbangkan untuk dijual kepada pihak asing. Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut diusulkan oleh pihak tertentu sejak awal masa jabatannya, namun kemudian dibatalkan setelah ia menilai bahwa langkah tersebut bisa mengancam keberlanjutan sektor BUMN nasional.
Special Plan yang digagas Prabowo bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN dengan cara menyaring perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Dalam wawancara dengan Tempo, ia mengatakan bahwa selama masa pemerintahannya, beberapa BUMN seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Garuda Indonesia sempat menjadi sorotan. Menurut Prabowo, ada upaya menjual perusahaan-perusahaan tersebut ke pihak asing karena dianggap kurang mampu beroperasi secara mandiri.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang,” ujar Prabowo, yang dilansir dari siaran Sekretariat Presiden. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pihaknya untuk menjaga keberadaan BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Dalam konteks Special Plan, Prabowo juga menyoroti jumlah BUMN yang terlalu besar. Ia menyebutkan bahwa saat ini beroperasi lebih dari seribu BUMN, yang terdiri dari perusahaan induk, anak, hingga cicit. Banyak dari mereka dianggap tidak efisien dan terus mengalami kerugian. “BUMN sekarang bisa bisa hingga 1.000 perusahaan, itu terlalu banyak. Kita harus memangkas hingga 250 perusahaan saja,” tambah Prabowo dalam pidato tersebut.
Special Plan: Latar Belakang dan Tujuan
Special Plan yang diperkenalkan Prabowo didasari kebutuhan untuk meningkatkan kinerja BUMN dalam jangka panjang. Ia menilai bahwa selama ini sektor BUMN tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga belum mampu menghasilkan nilai tambah secara maksimal. Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMN yang ada memiliki peran strategis dalam perekonomian, serta mampu beroperasi secara efektif dan transparan.
Kebijakan Special Plan ini juga diungkapkan sebagai respons terhadap kritik-kritik yang sering muncul terkait efisiensi BUMN. Prabowo menegaskan bahwa sejumlah perusahaan yang sempat diusulkan untuk dijual ke asing memiliki potensi besar jika dikelola dengan lebih baik. “BUMN harus menjadi aset yang bisa menghasilkan keuntungan, bukan hanya menyerap dana,” tuturnya. Ia menyebutkan bahwa dengan mengurangi jumlah BUMN, pemerintah bisa fokus pada perusahaan-perusahaan yang benar-benar penting untuk keberlanjutan sektor industri dalam negeri.
Menurut Prabowo, salah satu alasan utama mengapa BUMN perlu dipangkas adalah karena banyak dari mereka tidak mampu beroperasi secara independen. “BUMN yang tidak efisien bisa merugikan keuangan negara, bahkan berisiko kehilangan kendali atas aset strategis,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa Special Plan bukan sekadar rencana pengurangan jumlah BUMN, tetapi juga upaya untuk meningkatkan daya saing dalam industri pertahanan, transportasi, dan pariwisata.
Impact of Special Plan on Key BUMN
Salah satu contoh yang sering dijadikan acuan dalam Special Plan adalah PT PAL Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa perusahaan ini telah memperlihatkan kemajuan signifikan setelah ia melarang rencana penjualan ke asing. “PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat, sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih,” katanya. Dengan dukungan pemerintah, PT PAL diharapkan dapat menjadi pusat produksi kapal militer yang mampu bersaing di tingkat internasional.
Special Plan juga memperhatikan perusahaan-perusahaan lain seperti PT Pindad, yang bergerak di bidang industri pertahanan. Prabowo menjelaskan bahwa PT Pindad harus diperkuat agar mampu menghasilkan produk-produk yang diminati pasar global. “BUMN seperti PT Pindad harus menjadi kekuatan ekspor, bukan hanya untuk pasar dalam negeri,” ujarnya. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia, yang bergerak di bidang penerbangan, juga menjadi bagian dari upaya ini.
Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan Special Plan tidak hanya bergantung pada jumlah BUMN yang dipangkas, tetapi juga pada efisiensi operasional dan kebijakan pengelolaan yang tepat. Ia berharap langkah ini dapat memperbaiki kinerja BUMN yang selama ini dianggap stagnan. “Dengan Special Plan, kita bisa membuat BUMN lebih hidup dan mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pihak swasta dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sektor BUMN.
