New Policy: Kejanggalan Label Hoaks dari Kementerian Pertahanan

Penjelasan Kementerian Pertahanan tentang Video yang Diberi Label Hoaks

New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy, Kementerian Pertahanan secara resmi memberikan penjelasan mengenai dua video yang diklaim sebagai hoaks. Video pertama, yang menampilkan sekelompok perempuan berpakaian militer berjalan di saluran air berwarna keruh, serta video kedua, yang menampilkan wanita memegang senjata laras panjang, kini diberi label hoaks setelah diverifikasi. New Policy ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang disebarkan oleh lembaga publik, termasuk Kementerian Pertahanan, dalam konteks program pelatihan yang sedang berjalan.

Perbedaan Tipe Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam New Policy

New Policy mengatur dua jenis latihan dasar militer (Latsarmil) yang dilaksanakan secara terpisah. Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) diadakan pada periode 22 April hingga 5 Juni 2026, melibatkan 1.773 peserta dari 55 kementerian dan lembaga di pusat. Peserta ditempatkan di berbagai pusat pendidikan tentara untuk mengikuti program yang berfokus pada pembinaan komponen cadangan. Sementara itu, Latsarmil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) digelar untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan periode pelatihan 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Total peserta mencapai 35.476 orang, terdiri dari 30.000 calon pengelola Kopdes dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

New Policy juga memperjelas bahwa video yang diberi label hoaks tidak memiliki kaitan langsung dengan program SPPI. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan pada Rabu, 1 Juli 2026, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa narasi yang menghubungkan kedua video tersebut dengan peserta SPPI adalah informasi keliru. “Hoaks ini menyebar di berbagai platform media sosial dan daring, sehingga perlu diverifikasi sesuai New Policy yang diterapkan untuk menegaskan kebenaran data dan konten yang disebarkan,” tulis Kemenhan.

Verifikasi Tempo: Dua Video Memiliki Sumber Berbeda

Tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa video perempuan di saluran got termasuk dalam pelatihan Komcad ASN. Sementara itu, video yang menampilkan peserta memegang senjata laras panjang berasal dari SPPI. Dalam New Policy, Kementerian Pertahanan memberikan ruang untuk membedakan sumber dan konteks dari setiap program, sehingga label hoaks diberikan secara tepat. Verifikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat intelijen sumber terbuka (osint) berdasarkan petunjuk dalam video, seperti tagar #komcad dan #asn.

Video pertama diunggah oleh akun TikTok @bn745se pada 26 Mei 2026. Tagar tersebut membantu memastikan bahwa kegiatan tersebut bagian dari latihan Komcad ASN, yang sesuai dengan rentang waktu 22 April hingga 5 Juni. Video kedua, yang diunggah oleh akun Thread pada 29 Juni 2026, tidak muncul sebelum tanggal tersebut, sesuai dengan jadwal SPPI. Dengan New Policy, Kementerian Pertahanan mendorong transparansi dalam pengelolaan data pelatihan, agar tidak ada kesalahpahaman terkait sumber dan tujuan program.

Bukti Visual dari Seragam Peserta dan New Policy

Dalam video, seragam peserta menunjukkan emblemedua yang menjadi ciri khas pelatihan SPPI. Di bagian dada kiri tertera “SPPI”, sedangkan bagian dada kanan bertuliskan “siswa”. Perbandingan visual menunjukkan bahwa seragam ini identik dengan dokumentasi Latsarmil SPPI yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan di Instagram. New Policy memastikan bahwa setiap program memiliki standar visual yang jelas, sehingga masyarakat bisa membedakan antara pelatihan Komcad ASN dan SPPI.

Kodiklatal, singkatan dari Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terdaftar sebagai lokasi pelatihan SPPI sejak 17 Juni 2026. Lokasinya berada di Jl. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Dengan New Policy, Kementerian Pertahanan juga mendorong pelatihan di lokasi yang jelas dan terverifikasi, agar tidak ada kebingungan dalam menilai kebenaran informasi.

Kontak dengan Pemilik Akun dan New Policy dalam Proses Penjelasan

Tempo telah menghubungi pemimpin redaksi Berita Satu, Syukri Rahmatullah, serta pemimpin redaksi BTV, Zaki Amrullah, melalui surat elektronik dan telepon. Meskipun New Policy menuntut transparansi dan respons cepat dari lembaga yang terlibat, hingga Kamis malam, 9 Juli 2026, belum ada tanggapan dari pihak terkait. Ini menunjukkan bahwa meskipun New Policy sudah diterapkan, masih ada tantangan dalam mengkomunikasikan informasi ke publik.

Sebagai bagian dari New Policy, Kementerian Pertahanan juga mengimbau masyarakat untuk memeriksa sumber dan konteks informasi sebelum menyebarkan. Dengan pendekatan ini, lembaga publik berharap mampu mengurangi penyebaran hoaks yang memanfaatkan konsep pelatihan militer sebagai alat penyesat. Verifikasi konten menjadi salah satu elemen kunci dalam New Policy, yang diterapkan untuk menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Dalam rangka menerapkan New Policy, Kementerian Pertahanan terus memperkuat upaya verifikasi melalui kerja sama dengan media dan lembaga independen. Dengan langkah ini, lembaga tersebut berkomitmen untuk memastikan setiap video atau konten yang dipublikasikan memiliki dasar fakta yang jelas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami perbedaan antara program pelatihan yang satu dengan lainnya. New Policy juga memberikan wawasan lebih dalam mengenai tata kelola pelatihan militer, termasuk pengelompokan peserta menjadi Komcad ASN dan SPPI.