Meeting Results: Hadapi Lonjakan Migrasi, Wali Kota Batam Minta Dukungan DPR Susun Lex Specialis Kependudukan

Meeting Results: Wali Kota Batam Minta DPR Susun Lex Specialis untuk Hadapi Lonjakan Migrasi

Meeting Results – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan kebutuhan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan khusus atau lex specialis dalam bidang kependudukan, sebagai langkah menghadapi lonjakan migrasi yang semakin signifikan. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Rabu, 8 Juli 2026, di Graha Kepri, yang menjadi ajang diskusi strategis mengenai tantangan tata ruang dan administrasi kependudukan kota paling padat di Indonesia.

Isu Migrasi dan Tantangan Infrastruktur

Kota Batam, yang menjadi kawasan strategis nasional, tengah berhadapan dengan masalah migrasi masif yang berdampak pada pertumbuhan penduduk hampir dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja menjadi penyebab utama keberlanjutan arus pendatang. Meeting Results menyoroti bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tekanan besar terhadap infrastruktur, seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan fasilitas publik, yang saat ini menjadi fokus utama pembangunan.

“Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa Batam berada di posisi kedua secara nasional dalam laju migrasi, setelah Bekasi. Luas wilayah kota yang terbatas memperparah tantangan ini,” ujar Amsakar dalam Meeting Results. Ia menambahkan bahwa kebijakan biasa tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah ini, karena bisa mengakibatkan konflik hukum dan kesan diskriminatif terhadap warga lokal.

Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan, Amsakar mengharapkan dukungan dari Komisi II DPR RI untuk menyusun lex specialis yang memungkinkan kebijakan lebih fleksibel. Kebijakan ini bisa mengatur perizinan tinggal, pengurusan dokumen, serta distribusi sumber daya secara proporsional. Selain itu, Meeting Results menekankan perlunya koordinasi lintas instansi pemerintah agar kebijakan tidak bertabrakan dan bisa diimplementasikan secara efektif.

Program Penguatan Peran Gubernur dan Konsorsium Swasta

Meeting Results juga membahas peran gubernur dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan daerah. Amsakar menekankan bahwa peningkatan kewenangan gubernur diperlukan untuk mengatur pertumbuhan penduduk secara lebih terpadu, terutama dalam mengelola Balai Kepala Daerah Kepulauan Riau. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dalam Meeting Results, Amsakar menyebutkan bahwa pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih menjadi fokus prioritas. Proyek ini akan memanfaatkan lahan sekitar 18 hingga 19 hektare yang telah disiapkan pemerintah kota, dengan dana total Rp160 miliar dihimpun melalui konsorsium swasta. Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan akses pendidikan bagi warga Batam, termasuk para pendatang, dengan menyiapkan fasilitas yang mencakup pengajaran berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan.

Kebijakan lex specialis diharapkan juga bisa memperkuat sistem pemerintahan lokal, karena kota ini menghadapi tantangan unik berbeda dengan kota-kota lain. Dengan adanya regulasi khusus, pemerintah Batam bisa mempercepat proses administrasi kependudukan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga. Meeting Results menegaskan bahwa dukungan DPR RI sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini, karena kebijakan yang diusulkan melibatkan perubahan hukum yang memerlukan persetujuan nasional.