Topics Covered: Usulan OJK dan Bank Indonesia dalam RUU Pusat Finansial

Usulan OJK dan Bank Indonesia dalam RUU Pusat Finansial

Topics Covered – RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi perhatian utama dalam upaya pengembangan sektor keuangan nasional. Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan sejumlah usulan terkait pengaturan ruang lingkup PFII. Usulan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan internasional dan stabilitas sistem keuangan dalam negeri, sekaligus memastikan bahwa PFII berperan sebagai pusat keuangan yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Prinsip Pengaturan untuk Kestabilan Sistem

Usulan OJK menekankan prinsip pengaturan yang berlandaskan pada kebijakan “out-in.” Menurut Dian, prinsip ini menjelaskan bahwa dana yang masuk ke PFII harus digunakan untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi dalam negeri, terutama dalam bentuk investasi atau transaksi yang menguntungkan pengusaha lokal. Dengan demikian, PFII tidak hanya menjadi wadah bagi institusi keuangan internasional, tetapi juga menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan bahwa PFII tidak hanya menjadi pusat keuangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Dian, seperti dikutip dari Antara.

Pendekatan “out-in” ini diinspirasi oleh praktik yang diadopsi oleh Dubai International Financial Centre (DIFC), salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. Dian menjelaskan bahwa pembatasan dana dari luar kawasan adalah langkah penting untuk mencegah perpindahan modal yang berlebihan dari sektor dalam negeri ke PFII. Hal ini akan mencegah risiko penurunan nilai tukar rupiah dan kekacauan dalam sistem keuangan Indonesia.

Pembatasan Dana Eksternal

Dalam RUU PFII, OJK mengusulkan adanya pembatasan transaksi keuangan yang melibatkan dana dari luar kawasan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memastikan bahwa PFII tetap berfungsi sebagai area khusus untuk transaksi internasional, bukan sebagai pesaing langsung bagi lembaga keuangan domestik.

“Dengan pembatasan ini, kita bisa mengurangi risiko inflasi atau defisit neraca pembayaran yang mungkin terjadi karena aliran dana eksternal yang tidak terkendali,” tambah Dian.

Kebijakan tersebut juga mencakup aturan yang membatasi penggunaan dana dari luar kawasan untuk kegiatan usaha di PFII. Hal ini bertujuan agar dana tersebut tidak mengalihkan fokus pengusaha lokal, sekaligus menghindari ketergantungan pada sumber daya eksternal. Selain itu, OJK menegaskan bahwa PFII harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik spekulatif yang berisiko tinggi.

Usulan Bank Indonesia: Tiga Aspek Penting dalam Sistem Pembayaran

Selama sesi yang sama, Bank Indonesia (BI) juga memberikan masukan terkait pengaturan sistem pembayaran di PFII. Rika S. Dewi, Kepala Departemen Hukum BI, menyoroti tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan valuta asing, infrastruktur sistem pembayaran, dan pengangkutan uang kertas asing (UKA). Menurut Rika, ketiga aspek ini sangat krusial untuk memastikan bahwa PFII tidak mengganggu operasional sistem keuangan Indonesia.

“Pengaturan sistem pembayaran yang jelas akan membantu BI menjaga stabilitas moneter dan mencegah pergerakan dana yang tidak terduga,” jelas Rika.

BI menyarankan bahwa penggunaan valuta asing di PFII harus dilakukan secara terkendali, hanya untuk kegiatan usaha yang berlangsung dalam wilayah kawasan tersebut. Hal ini akan meminimalkan risiko terhadap nilai tukar rupiah. Dalam hal infrastruktur sistem pembayaran, BI mengusulkan adanya kejelasan apakah PFII akan menggunakan sistem yang sudah ada atau membangun sistem mandiri, sehingga tidak terjadi duplikasi atau konflik.

Penjelasan Lebih Lanjut tentang Pengangkutan Uang Kertas Asing

Terkait pengangkutan uang kertas asing (UKA), BI menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku tetap aktif selama uang tersebut dialirkan melalui pelabuhan atau bandara di Indonesia. Dengan aturan ini, BI berupaya untuk memantau aliran dana secara real-time, sehingga meminimalkan risiko kebocoran dana atau pelanggaran regulasi.

UKA yang masuk ke PFII diperbolehkan selama digunakan untuk transaksi keuangan yang sah, seperti pembayaran jasa atau investasi. Namun, BI menekankan bahwa penggunaan uang kertas asing yang berlebihan bisa mengakibatkan perubahan struktur modal dan mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan dalam transaksi keuangan, terutama dalam mencegah penipuan atau kecurangan.

“Dengan penjelasan ini, kita bisa memastikan bahwa UKA tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga sarana pengawasan yang efektif,” pungkas Rika.

Impak dan Harapan dari RUU Pusat Finansial

Topics Covered – RUU PFII diharapkan menjadi kerangka regulasi yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan. Dengan mengintegrasikan usulan OJK dan BI, PFII akan memiliki peran yang lebih terdefinisi sebagai pusat keuangan yang tidak hanya menarik investasi internasional, tetapi juga mendukung pembangunan dalam negeri.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat keuangan yang lebih inovatif di Asia Tenggara. Dengan memperkuat regulasi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor, meningkatkan pertukaran keuangan internasional, dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor keuangan. Namun, implementasi RUU PFII harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan pada sektor ekonomi yang sedang berkembang.