Topics Covered: KPK Periksa Notaris dan PPAT di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Notaris dan PPAT dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Topics Covered – Pada Jumat, 3 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap Silvia Oktaviani, seorang notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap pengelolaan kuota haji selama periode 2023-2024, yang diduga melibatkan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait. Dalam pernyataannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap detail skema pengaturan kuota haji yang diduga merugikan keuangan negara.

Penyelidikan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024, atas nama notaris dan PPAT Silvia Oktaviani,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.

Pemeriksaan Silvia Oktaviani dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk menyelidiki dana haji yang berpotensi dialihkan atau disalahgunakan. Kuota haji merupakan salah satu aset paling berharga dalam urusan keagamaan, dan penyimpangan dalam pengalamannya bisa menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kasus ini sebelumnya melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan stafnya, Ishfah Abidal Aziz, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Dua pihak lainnya, Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja) dan Asrul Azis Taba (Komisaris PT Raudah Eksati Utama), juga menjadi tersangka dalam skema yang dianggap merugikan negara.

Pengaturan Kuota Haji dan Skema Korupsi

Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, para tersangka dianggap melakukan pengaturan kuota haji reguler dan khusus dengan rasio 50:50. Skema ini diduga dilakukan bersama Kementerian Agama, di mana kuota haji disalurkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji secara tidak sah. Dalam transaksi finansial, Ismail Adham memberikan dana sebesar 30 ribu dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz, yang kemudian digunakan untuk memperoleh kuota haji tambahan. Selain itu, Ismail juga menyerahkan 5.000 dolar AS serta 16 ribu riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Dengan dana tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) diduga meraih keuntungan ilegal hingga 27,8 miliar rupiah pada tahun 2024.

Asrul Azis Taba, sementara itu, diperkirakan menyalurkan uang sebesar 406 ribu dolar AS kepada pihak ketiga yang belum terungkap. Delapan penyelenggara haji khusus yang terafiliasi dengan Asrul Azis Taba turut mendapat keuntungan illegal sekitar 40,8 miliar rupiah pada tahun yang sama. KPK menegaskan bahwa penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian transaksi dan tindakan korupsi yang terjadi, termasuk peran notaris dan PPAT dalam memastikan kuota haji dialokasikan sesuai kepentingan pribadi.

Pelaku dan Skenario Penyalahgunaan Kuota Haji

Di sisi lain, Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz diduga menggunakan posisi mereka untuk memperoleh kuota haji tambahan melalui pengaruh atau intervensi di luar prosedur resmi. Selain itu, KPK juga menyebutkan bahwa pengelolaan kuota haji yang tidak transparan bisa memicu praktik kolusi antara pihak penyelenggara dan pejabat negara. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dalam penyelenggaraan haji bukan hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat eksekusi yang melibatkan notaris dan PPAT sebagai pelaku kunci.

Menurut Asep Guntur Rahayu, kuota haji merupakan bagian dari program nasional yang seharusnya diawasi secara ketat. KPK menilai bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, termasuk notaris dan PPAT, perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang. Dengan mengungkap skema ini, KPK berupaya memperkuat pengawasan terhadap proses pendaftaran dan distribusi kuota haji, yang menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Implikasi dan Perkembangan Selanjutnya

Kasus korupsi kuota haji ini memberikan pelajaran penting bagi sistem kependudukan dan keagamaan Indonesia. KPK terus memperluas investigasinya untuk mencari lebih banyak bukti terkait transaksi keuangan dan hubungan antar pihak yang terlibat. Dengan Topics Covered berbagai saksi, termasuk notaris dan PPAT, KPK berharap dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang tersembunyi selama beberapa tahun terakhir. Pemeriksaan ini juga menjadi contoh bagaimana lembaga anti-korupsi berupaya menjaga transparansi dalam pengelolaan kuota haji, yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat umat Muslim.

Sebagai penutup, KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil dan memastikan bahwa penyelenggaraan haji tetap menjadi program yang bermakna bagi masyarakat. Dengan memperluas pemeriksaan ke notaris dan PPAT, KPK menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat teknis yang selama ini dianggap lebih aman. Ini menjadi bagian dari Topics Covered dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan kuota haji nasional.