New Policy: Prabowo Minta DKI Jakarta Tambah Kapasitas Sekolah Rakyat

Prabowo Minta DKI Jakarta Tambah Kapasitas Sekolah Rakyat

New Policy – Dalam konteks new policy pendidikan yang tengah diusungnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah kapasitas Sekolah Rakyat di Ibu Kota. Ini menjadi bagian dari upaya strategis Prabowo untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya di daerah dengan kepadatan populasi tinggi seperti Jakarta. Saifullah menegaskan bahwa new policy ini bertujuan mengatasi masalah kesenjangan pendidikan dan memastikan lebih banyak anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak.

“Menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa Sekolah Rakyat untuk DKI Jakarta,” kata Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Juli 2026.

“Peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari new policy nasional yang ingin memberdayakan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada jumlah siswa, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saifullah menjelaskan bahwa usulan ini berangkat dari kondisi di DKI Jakarta yang terus berkembang, di mana jumlah penduduk yang membutuhkan pendidikan non-formal semakin meningkat. Gedung-gedung yang dimiliki pemerintah dan telah diakui layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum akan dimanfaatkan untuk menjawab tantangan ini. Dengan demikian, new policy ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat.

Dari total 10 lokasi yang sudah ditentukan, delapan titik sedang dalam proses renovasi, seperti gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pejompongan, Marunda, dan Curug. “Semua gedung tersebut akan berfungsi sebagai sekolah sementara untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan rakyat di DKI Jakarta,” lanjut Saifullah. Ia juga menyoroti bahwa new policy ini mencakup kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga bisa berjalan lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan mempercepat penerapan program.

Peran Sekolah Rakyat dalam Pendidikan Nasional

Sekolah Rakyat adalah salah satu wadah pendidikan non-formal yang bertujuan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan formal. Saifullah menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi angka anak yang tidak bersekolah di Indonesia, yang mencapai lebih dari 4 juta orang. Dengan new policy yang diusung Prabowo, diharapkan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat bisa berdampak signifikan pada pengurangan angka kesenjangan pendidikan di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai usulan penambahan kapasitas Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian. Dalam kunjungan bersama ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, ia menyampaikan bahwa Jakarta memiliki rasio penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kota lain di Indonesia karena kepadatan populasi yang mencapai 11 juta lebih. “Jakarta juga menjadi kota dengan penduduk paling kaya dan pembayar pajak terbesar, tetapi sebagian besar masyarakat yang kurang beruntung juga tinggal di sana,” imbuh Pramono. Ia menyetujui rencana Prabowo, tetapi menekankan perlunya koordinasi yang lebih ketat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program ini berjalan sesuai target.

new policy penambahan Sekolah Rakyat ini tidak hanya fokus pada Jakarta, tetapi juga akan diterapkan di seluruh Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari visi kebijakan nasional yang ingin menjadikan pendidikan sebagai alat pemangkasan kesenjangan sosial. Saifullah menambahkan bahwa new policy ini juga mencakup pelatihan bagi pengajar Sekolah Rakyat, serta pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. “Dengan new policy ini, kami ingin menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan bermutu,” jelasnya.