Key Discussion: KKP Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Wujudkan Swasembada Pangan

KKP Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Key Discussion – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program swasembada pangan. Pada Rakornas dengan tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor KP untuk Mendukung Swasembada Pangan,” yang berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026, ia mengajak kementerian/lembaga, daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan inisiatif ini. Menurutnya, kerja sama nasional menjadi pondasi utama dalam mencapai target swasembada pangan.

Kolaborasi sebagai Strategi Utama

“Kolaborasi ini bukan sekadar kebutuhan, tapi kunci keberhasilan percepatan program PKPN,” ujar Trenggono. Ia menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran sentral dalam penguatan kedaulatan pangan, terutama melalui peningkatan produksi protein ikan, garam, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. “Dengan keterlibatan seluruh pihak, kita bisa memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan,” tambahnya.

“Swasembada pangan adalah bentuk kemuliaan bangsa, dan kolaborasi nasional menjadi jalan untuk mencapainya. Pemerintah harus menjadi penjamin kesejahteraan pelaku utama, seperti nelayan, petani, dan peternak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam pesannya di acara tersebut.

Enam Program Prioritas untuk Percepatan Swasembada

Dalam Key Discussion, KKP mengungkapkan enam proyek strategis yang akan menjadi pilar utama dalam mendorong swasembada pangan. Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang bertujuan membangun 5.000 lokasi di seluruh Indonesia hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah pesisir. Kedua, Budidaya Ikan Darat Tematik yang akan melibatkan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota, guna menjamin ketersediaan protein ikan nasional. Ketiga, Swasembada Garam Nasional melalui pemanfaatan tambak sebanyak 2.000 hektare untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Keempat, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa menargetkan luas area sekitar 14.000 hektare untuk meningkatkan produksi ikan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kelima, Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu akan mencakup 2.000 hektare untuk menjadi pusat budidaya udang modern. Terakhir, Modernisasi Kapal Perikanan diharapkan meningkatkan produktivitas nelayan dan keberlanjutan usaha perikanan.

KKP menyatakan bahwa pendekatan bottom-up akan diterapkan dalam seluruh proses program, dengan menekankan partisipasi masyarakat dan daerah. “Keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan,” tambah Trenggono.

Langkah Konkret untuk Kolaborasi Nasional

Rakornas juga menyaksikan penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan berbagai pihak. Misalnya, MoU dengan PLN, Gubernur NTB, dan Aspeksindo yang diharapkan memperkuat sinergi dalam meningkatkan daya tawar nelayan. Sementara itu, PKS dengan Baharkam Polri, PT Garam, serta Pertamina Patra Niaga bertujuan memastikan kestabilan pasokan pangan nasional.

“Dengan sinergi ini, kita bisa menjamin bahwa hasil pertanian dan perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan,” kata Trenggono dalam Key Discussion.

Perspektif Masyarakat dan Daerah

Sebagai bagian dari Key Discussion, Trenggono menyoroti peran daerah dalam menyusun strategi pengembangan pangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi mitra utama dalam implementasi proyek strategis KKP. “Daerah perlu memiliki perencanaan yang jelas, serta berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan program,” tambahnya.

KKP juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama dalam program ini. Dengan pelatihan dan pengembangan teknologi, masyarakat pesisir diperkuat kemandirian mereka dalam mengelola sumber daya alam secara optimal. “Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga membuka peluang untuk mengurangi risiko ketergantungan pada impor,” jelas Trenggono.

Target dan Kinerja di Tahun 2026

Pada Key Discussion, KKP menyatakan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam akselerasi swasembada pangan. Program ini diharapkan mencapai progres signifikan dalam meningkatkan produksi, kualitas, dan aksesibilitas pangan. “Kita perlu mempercepat pelaksanaan proyek strategis ini agar target swasembada dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat,” kata Trenggono.

Sebagai bagian dari komitmen nasional, KKP juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut secara berkala. Dengan sistem monitoring yang transparan, kinerja setiap program dapat diukur dan direspons sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi nasional bukan hanya sekadar janji, tapi harus diimplementasikan secara konsisten,” pungkasnya.