Official Announcement: Menteri HAM Minta TNI Utamakan Perlindungan Sipil di Papua

Official Announcement: Menteri HAM Minta TNI Utamakan Perlindungan Sipil di Papua

Permintaan Pigai Setelah Terima Laporan

Official Announcement – Peristiwa terbaru yang menimbulkan kekhawatiran besar terjadi di Papua setelah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluarkan Official Announcement yang meminta TNI menjamin prajuritnya tetap profesional dan memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil. Permintaan ini dikeluarkan setelah Pigai menerima laporan dari Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, tentang penemuan mayat warga sipil yang diduga menjadi korban tembakan prajurit TNI pada Rabu, 1 Juli 2026.

“Kami ingin mengingatkan bahwa tidak boleh lagi ada warga sipil atau pendeta di Papua, khususnya di Intan Jaya, yang menjadi korban tembakan. Menteri HAM meminta Panglima TNI serta Kapolri mengendalikan anggota yang bertugas di sana,” kata Pigai dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Kamis, 2 Juli 2026.

Dampak Penemuan Mayat di Kampung Mamba

Permintaan Pigai berdasarkan temuan mayat Oto Sani Tigau, warga sipil yang ditemukan tewas di hamparan rumput di area perbukitan dekat Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyatakan bahwa ia melihat langsung kondisi korban yang menangis saat memandang mayat warganya. Menurut informasi yang diperoleh, mayat ditemukan di lokasi konflik antara TNI dan milisi TPNPB, yang berdampak pada keselamatan warga sipil.

Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM akan terus memantau situasi di Papua dan memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat penanganan serius. Ia mengingatkan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara tugas operasional dan perlindungan warga sipil, terutama dalam situasi konflik yang berkelanjutan. “Ini adalah Official Announcement yang penting untuk memperkuat komitmen pengendalian kekerasan di Papua,” tambah Pigai.

Korban penembakan ini menjadi sorotan karena terjadi di wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai zona perang antara TNI dan kelompok separatis. Menurut sumber di lapangan, warga sipil yang menjadi korban sering kali tidak dilindungi sepenuhnya meski dalam kondisi saat ini TNI menyatakan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak serangan terhadap penduduk.

Klaim TNI dan Tanggung Jawab dalam Konflik

Sebagai bagian dari Official Announcement, Pigai juga mengingatkan bahwa TNI perlu transparan dalam menjelaskan penyebab kematian warga sipil. Dalam wawancara dengan Tempo, Staf Dewan Gereja Papua, Eneko Bahabol, mengungkapkan bahwa terdapat desakan untuk mengungkap lebih jelas peristiwa penembakan tersebut. “TNI disebut mencoba menutupi pelanggaran HAM yang terjadi, meski mereka mengklaim bahwa satu anggota milisi tewas,” ujar Sebby Sambom, Juru Bicara Markas Pusat TPNPB.

Pigai menambahkan bahwa TNI harus menjelaskan setiap pelanggaran dengan objektif dan berimbang. Ia juga meminta kepada aparat keamanan untuk menghindari aksi yang berpotensi merusak reputasi institusi serta menimbulkan ketegangan lebih lanjut di tengah masyarakat. “Kementerian HAM akan terus mengawasi proses ini agar tidak ada kesan kesombongan atau penyimpangan,” terangnya.

Konflik di Papua yang berlangsung sejak lama kembali menjadi perhatian publik setelah adanya penemuan mayat warga sipil. Pigai mengingatkan bahwa TNI perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak lokal dan organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perlindungan warga sipil tidak diabaikan. “Menteri HAM berharap TNI dapat menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan warga,” tambahnya.

Upaya Menjaga Keseimbangan HAM di Papua

Sebagai respons terhadap Official Announcement, beberapa pihak mengkritik TNI terkait kinerjanya dalam menjaga hak asasi manusia. Pigai menegaskan bahwa perlindungan warga sipil tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi yang dilakukan di wilayah tersebut. “Kita harus berhati-hati agar kekuatan TNI tidak dianggap sebagai alat pemerintah untuk menindas warga sipil,” katanya.

Sejauh ini, TNI belum memberikan respons resmi terhadap penemuan mayat Oto Sani Tigau. Meski demikian, Pigai yakin bahwa ada upaya untuk menyelidiki peristiwa tersebut dan menjamin kejadian serupa tidak terulang. “Official Announcement ini menjadi sinyal kuat bahwa HAM menjadi perhatian utama pemerintah,” ujar Pigai.

Kementerian HAM juga menyoroti pentingnya penggunaan alat bantu seperti media sosial untuk menginformasikan situasi di lapangan. Pigai berharap dengan memperkuat perlindungan warga sipil, TNI dapat menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemanusiaan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap aksi kekerasan memiliki alasan yang jelas dan diawasi secara ketat,” pungkasnya.