Facing Challenges: Koalisi Sipil: Janji Prabowo Reformasi Polri Gagal Terwujud

Koalisi Sipil: Reformasi Polri Gagal di Tengah Tantangan Besar

Facing Challenges – Menyongsong hari ulang kepolisian ke-80, Koalisi organisasi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa janji reformasi polisi yang diusung Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan besar tahun 2025 belum terwujud. Dalam pernyataannya di depan kantor Polda Metro Jaya pada Rabu, 1 Juli 2026, Arif Maulana, tokoh utama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP), menyoroti kegagalan upaya transformasi Polri. “Kita terus menerus menyaksikan janji reformasi yang disampaikan Prabowo masih jauh dari harapan masyarakat,” katanya, menyoroti bagaimana kekerasan dalam operasi kepolisian tetap terjadi meski ada visi perubahan.

Peristiwa Kekerasan yang Memicu Kritik

Pernyataan Arif muncul setelah berbagai insiden kekerasan tahun 2025 menimbulkan kekecewaan publik terhadap Polri. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban tindakan represif Brimob. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meski terdapat upaya reformasi, kepolisian masih menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. “Kita menghadapi tantangan besar setiap hari, tetapi reformasi Polri belum muncul sebagaimana dijanjikan,” tambah Arif, menekankan bahwa penegakan hukum dan kebebasan dari hukum tetap menjadi masalah utama.

“Janji reformasi kepolisian Prabowo adalah satu dari banyak janji yang terus diulang, tetapi belum diimplementasikan secara nyata.”

Revisi UU Polri dan Kritik dari Masyarakat

Salah satu poin kritik utama adalah revisi UU Polri yang justru memperluas wewenang institusi tersebut. Arif menyatakan bahwa revisi ini memungkinkan polisi terlibat dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk soal investasi dan program MBG (Makan Bergizi Gratis). “Ini memberi ruang bagi kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga potensi abusi kekuasaan semakin besar,” jelasnya. Dalam konteks ini, masyarakat sipil merasa reformasi kepolisian masih berjalan lambat, dan kepercayaan mereka terhadap institusi tersebut semakin melemah.

Menurut Arif, kegagalan reformasi Polri tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum. Ia menyebut bahwa kepolisian kini dianggap sebagai alat yang bisa digunakan untuk menekan kelompok tertentu, terutama dalam pemerintahan Prabowo. “Kita harus menghadapi tantangan besar dalam menyuarakan keadilan, karena Polri tidak lagi menjadi penegak hukum yang netral,” tambahnya, menggambarkan bagaimana kebijakan revisi UU Polri berpotensi memperkuat kekuasaan institusi tersebut.

Koalisi Sipil dan Upaya Membangun Konsensus

Koalisi Sipil terus berupaya membangun konsensus dengan berbagai pihak untuk mendorong reformasi kepolisian. Selain Affan Kurniawan, beberapa insiden lain seperti penangkapan aktivis tanpa proses hukum yang jelas juga menjadi sorotan. “Kita harus terus menyuarakan kritik dan menuntut perubahan, meski kegagalan reformasi terus terjadi,” kata Arif, menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sipil. Dengan demikian, koalisi berharap kegagalan reformasi kepolisian tidak menghentikan upaya perubahan.

Penulisannya dalam artikel ini menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan hanya tentang struktur internal, tetapi juga tentang bagaimana institusi tersebut berinteraksi dengan masyarakat. Dengan penguasaan kekerasan dan ekspansi wewenang, Polri dianggap tidak lagi mampu menjadi lembaga yang independen. “Kita harus terus menghadapi tantangan besar ini, karena reformasi kepolisian menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” kata Arif, menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kegagalan hingga saat ini akan menjadi pembelajaran bagi masa depan.