Key Strategy: Katib Syuriah PBNU Minta Setop Pelatihan Militer SPPI

Katib Syuriah PBNU Minta Pelatihan Militer SPPI Dihentikan

Key Strategy – Hilmy Muhammad, anggota Komite II DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, menyoroti kebutuhan untuk menghentikan program pelatihan militer Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai key strategy reformasi dalam pengelolaan koperasi desa. Program ini dirancang menghasilkan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), namun menurutnya menimbulkan konsekuensi serius yang memperluas perdebatan tentang relevansi pendekatan militer dalam pembangunan ekonomi lokal.

Peristiwa Kematian yang Menyedot Perhatian

Kritik Hilmy muncul setelah lima peserta seleksi meninggal dunia selama mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) dalam program SPPI. “Pemerintah sebaiknya sementara menghentikan program ini dan melakukan penyelidikan. Kematian kelima individu tersebut tidak masuk akal, dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan pembinaan karakter apa pun,” ujarnya di Yogyakarta, Ahad, 28 Juni 2026.

“Bagi kami, kematian ini adalah sebuah kelalaian fatal serta kesalahan sistem rekrutmen yang akhirnya memakan nyawa manusia,” tambah Hilmy, yang sering dikenal dengan panggilan Gus Hilmy.

Menurut Hilmy, pelatihan militer yang diterapkan dalam program SPPI tidak sejalan dengan key strategy pengembangan keahlian profesional. “Mereka seharusnya dilatih untuk mengelola tata niaga, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran, bukan hanya untuk bertempur di medan perang,” katanya. Ia menekankan bahwa metode militer dalam pelatihan ini berpotensi menghambat efektivitas manajemen koperasi, karena fokus utama program tidak selaras dengan kebutuhan praktis para peserta.

Analisis Terhadap Metode Pelatihan

Kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa sangat berbeda dari latihan fisik yang ekstrem. Hilmy menilai pendekatan ini tidak tepat, karena calon manajer lebih membutuhkan kemampuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, bukan kebugaran fisik. “Jika ingin mengelola hasil pertanian dan penjualan yang efektif, yang seharusnya menjadi ahli adalah pedagang atau pemasar, bukan langsung memaksakan petani untuk berlatih fisik,” jelasnya.

“Key Strategy dalam pendidikan koperasi seharusnya berfokus pada pengembangan kapasitas teknis dan interpersonal, bukan pada kekuatan fisik yang mungkin tidak relevan dengan tugas sehari-hari mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Hilmy juga menyoroti ketidaksesuaian syarat kesehatan dan prosedur medis bagi peserta. “Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar melakukan pelatihan fisik seberat itu tanpa pengujian kesehatan yang ketat? Apakah seleksi ini tidak mensyaratkan kondisi fisik optimal bagi calon manajer?” tanyanya. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian aktivitas rekrutmen dan pelatihan harus direvisi untuk memastikan keselamatan peserta sekaligus memperkuat key strategy dalam pembangunan ekonomi lokal.

Dampak pada Koperasi Desa dan Perubahan Strategi

Kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa sangat berbeda dari latihan fisik yang ekstrem. Hilmy menilai pendekatan ini tidak tepat, karena calon manajer lebih membutuhkan kemampuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, bukan kebugaran fisik. “Jika ingin mengelola hasil pertanian dan penjualan yang efektif, yang seharusnya menjadi ahli adalah pedagang atau pemasar, bukan langsung memaksakan petani untuk berlatih fisik,” jelasnya.

“Key Strategy dalam pendidikan koperasi seharusnya berfokus pada pengembangan kapasitas teknis dan interpersonal, bukan pada kekuatan fisik yang mungkin tidak relevan dengan tugas sehari-hari mereka,” tambahnya.

Menurut Hilmy, kejadian ini menjadi momentum untuk merevisi penggunaan metode militer dalam pengelolaan perniagaan. “Tragedi ini memperlihatkan bahwa key strategy yang dipilih oleh SPPI tidak hanya menyebabkan risiko kesehatan, tetapi juga mengorbankan potensi koperasi desa yang seharusnya menjadi pusat perekonomian masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menghentikan seluruh rangkaian aktivitas pelatihan militer, sekaligus meninjau kembali konsep pendidikan yang digunakan.

Katib Syuriah PBNU ini menyarankan bahwa program SPPI sebaiknya diubah menjadi lebih menyesuaikan dengan kebutuhan nyata calon manajer koperasi. “Kami percaya bahwa key strategy yang lebih efektif adalah mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan kebijakan inklusif, bukan hanya memperkuat aspek fisik dan militer,” lanjut Hilmy. Ia menambahkan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi program-program serupa di masa depan.

“Dengan key strategy yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasar dan keterampilan manajerial, koperasi desa akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, dan tidak lagi mengorbankan nyawa para peserta,” jelas Hilmy.