Main Agenda: Hasil Konsolidasi Nasional Konferensi Republik

Pertemuan Konsolidasi Nasional Konferensi Republik Berakhir di Cikini, Jakarta Pusat

Main Agenda – Keberhasilan Main Agenda menjadi fokus utama dalam Konsolidasi Nasional Konferensi Republik, yang berlangsung empat jam penuh di Cikini, Jakarta Pusat, pada Ahad, 28 Juni 2026. Tiga tema utama yang menjadi bahan pembahasan, yakni platform, desain gerakan, dan struktur kepengurusan, berhasil menghasilkan kesepakatan strategis untuk memperkuat koordinasi dan visi organisasi. Acara yang dihadiri lebih dari 200 peserta, meliputi perwakilan dari berbagai organisasi, berhasil menarik partisipasi aktif dalam mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk membangun jaringan sosial yang lebih inklusif.

Perjalanan Menata Kembali Republik: Fokus pada Main Agenda

Setelah berbagai rapat dan diskusi intensif, Main Agenda dianggap sebagai pilar utama yang memandu upaya konsolidasi. “Tema Main Agenda membawa kita merangkul keberagaman sekaligus menggarisbawahi kebersamaan,” ungkap Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik. Konsolidasi ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga menjadi wadah untuk menyatukan tujuan dan prinsip antar kelompok yang beragam, seperti penerbit buku, masyarakat sipil, perempuan, penyandang disabilitas, dan kalangan akademisi.

Yanuar menambahkan, Main Agenda juga diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan platform yang bisa mendorong kolaborasi lebih luas. “Platform harus bersifat fleksibel, tapi tetap memiliki kejelasan prinsip,” jelasnya. Konsolidasi ini bertujuan mengatasi kesenjangan komunikasi dan memastikan semua pihak merasa terlibat dalam proses penyusunan visi organisasi.

Platform: Dasar Kesepahaman dalam Gerakan Sosial

Dalam sesi pertama, peserta membahas platform sebagai dasar kebersamaan. Berbagai nilai seperti demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan dinilai menjadi elemen penting untuk menyatukan perbedaan. “Main Agenda memberikan kerangka yang mengakomodir aspirasi berbagai kelompok, termasuk yang tidak sepakat pada aspek tertentu,” kata Yanuar. Penyusunan platform ini dianggap sebagai langkah awal untuk menumbuhkan koalisi yang kuat.

“Main Agenda kita adalah membangun platform yang inklusif dan tidak memihak,” tutur Yanuar.

Pemilihan nilai-nilai yang konsisten diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar organisasi, baik dalam kegiatan rutin maupun proyek besar. Dalam diskusi, beberapa peserta menekankan pentingnya komitmen pada prinsip dasar yang bisa menjadi pengikat dalam berbagai situasi.

Desain Gerakan: Jejaring sebagai Solusi untuk Keterbukaan

Tema kedua membahas desain gerakan organisasi. Para peserta sepakat bahwa bentuk jejaring akan lebih efektif dibandingkan struktur hierarkis. “Main Agenda ini memberi ruang untuk semua pihak, termasuk yang tidak memiliki akses langsung ke kepengurusan pusat,” jelas Yanuar. Jejaring ini dirancang untuk memastikan keberagaman stakeholder bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

“Jejaring memungkinkan keberagaman, tapi tetap ada koordinasi yang terstruktur,” ujar Yanuar.

Tujuan utama desain gerakan adalah mendorong transparansi dan partisipasi yang lebih merata. Sejumlah proposal dijelaskan, termasuk cara mengintegrasikan teknologi dalam memperkuat jejaring, serta mekanisme pertukaran informasi antar anggota organisasi.

Struktur Kepengurusan: Prinsip Kepemimpinan yang Disepakati

Sesi ketiga menyoroti struktur kepengurusan yang akan diimplementasikan. Tiga prinsip kepemimpinan—yakni institusional, kolektif, dan intrinsik—dianggap menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. “Main Agenda ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang sistem yang mendukung keterlibatan semua pihak,” terang Yanuar.

“Kepemimpinan kolektif memastikan bahwa keputusan diambil bersama, bukan hanya oleh satu pihak,” kata Yanuar.

Prinsip kepemimpinan institusional memperkuat kelembagaan, sementara kepemimpinan intrinsik menekankan partisipasi aktif dari anggota. Desain ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan perwakilan yang adil.

Kepengurusan Baru: Proses yang Masih Berlangsung

Dalam diskusi tentang kepengurusan, sebanyak 17 anggota baru diusulkan, sehingga total pengurus menjadi 20 orang. Namun, penempatan posisi masing-masing belum ditentukan secara final. “Main Agenda ini juga menggarisbawahi pentingnya konsensus dalam perekrutan pengurus,” tutur Sudirman Said, salah satu anggota panitia. Proses seleksi dianggap penting untuk memastikan kompetensi dan keharmonisan dalam kepemimpinan.

“Kami berjalan terus dari daerah ke daerah, mungkin ada tambahan yang sifatnya memperkaya Main Agenda atau memperkuat organisasi,” ujar Sudirman.

Penyesuaian struktur kepengurusan akan dilakukan melalui konsultasi lanjutan, dengan harapan semua pihak merasa diperhatikan dan diberi ruang dalam pengambilan keputusan.

Konflik dengan UI: Tantangan dalam Menata Kembali Republik

Konsolidasi Nasional Konferensi Republik sempat mengalami hambatan saat Pihak UI menolak izin kegiatan di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu, 28 Juni 2026. “Main Agenda kami dianggap tidak memenuhi prosedur administrasi,” kata Jaleswari Pramodhawardani, ketua panitia. Meski ada penolakan mendadak, panitia tetap menggelar kegiatan di Cikini dengan partisipasi yang cukup signifikan.

“Padahal, kami sudah sesuai prosedur,” kata Jaleswari saat ditemui di Kampus UI Salemba.

UI memberikan surat tugas penggunaan fasilitas kampus pada Rabu, 24 Juni 2026, tetapi menolak izin pada Sabtu, 27 Juni 2026 malam. Konflik ini menjadi cerminan tantangan dalam mewujudkan Main Agenda yang inklusif dan kolaboratif.