Meeting Results: Zulhas Usul Pilkada Dipilih DPRD

Zulhas Usul Pilkada Dipilih DPRD

Meeting Results – Dalam sebuah meeting results yang dihadiri oleh sejumlah tokoh partai politik, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kembali mengajukan usulan perubahan terhadap proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Usulan ini menyoroti pentingnya peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam menentukan pemimpin daerah, berbeda dari sistem pemilu langsung yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Menurut Zulhas, meeting results tersebut menjadi panggung penting untuk meninjau kembali mekanisme pilkada yang dianggapnya terlalu berat pada biaya politik.

Konteks Usulan Zulkifli Hasan

Zulhas menekankan bahwa usulan pilkada dipilih DPRD bukan sekadar keinginan sepihak, tetapi hasil dari diskusi mendalam dalam meeting results partai. Ia menjelaskan bahwa sistem pilkada langsung cenderung menimbulkan dominasi kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya finansial besar, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam proses demokrasi. Dalam meeting results ini, Zulhas meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menimbang kembali kebijakan yang selama ini dijalankan, khususnya dalam memilih pemimpin daerah.

“Saya usul Pak Prabowo, nanti jangan dipilih bupati, pilih DPRD saja. Saya usul. Memang banyak yang marah, ‘Wah nanti hak rakyat hilang.’ Ya tapi daripada sekarang rusak-rusakan,”

Zulhas juga mengungkapkan bahwa dalam meeting results tersebut, anggota DPRD diberikan peran lebih dominan sebagai pengambil keputusan. Ia mengatakan, hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh kekuasaan ekonomi dalam pemilihan kepala daerah, sekaligus menjamin proses yang lebih transparan. “Pemimpin daerah seharusnya dihasilkan melalui proses yang mengutamakan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Debat Politik di Balik Usulan

Pemilihan kepala daerah yang diusulkan Zulhas kembali memicu perdebatan di kalangan politisi dan masyarakat. Usulan ini dinilai memiliki potensi untuk mengubah struktur kekuasaan di tingkat daerah, dengan DPRD yang lebih aktif dalam mengawasi dan mengontrol proses pemilu. Namun, kritik muncul dari pihak-pihak yang berargumen bahwa sistem ini akan mengurangi partisipasi rakyat langsung dalam memilih pemimpin mereka. Dalam meeting results, banyak pihak menyampaikan pendapat yang bertolak belakang, dengan beberapa menilai usulan Zulhas sebagai upaya memperkuat dominasi partai tertentu.

“Dirumuskan oleh pejuang-pejuang kita, Kasman Singodimedjo, semua dirumuskan Pancasila, itu maksudnya Pasal 33,”

Menurut Zulhas, sistem pilkada langsung telah menyebabkan peningkatan biaya politik yang signifikan. Dalam meeting results, dia menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan untuk menggelar pemilu kepala daerah bisa mencapai Rp 50 hingga 100 miliar, yang berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki akses ke dana besar. “Ini membuat politik menjadi semakin mahal, dan hanya kelompok dengan keuangan kuat yang mampu berkompetisi,” ujarnya.

Usulan serupa sebelumnya pernah diajukan Partai Golkar setelah menggelar rapat pimpinan nasional pada 20 Desember 2025. Partai itu menilai bahwa pilkada langsung meningkatkan beban keuangan pendukung dan menimbulkan ketimpangan dalam perebutan kursi. Dalam meeting results terbaru, Partai PDI Perjuangan menolak usulan tersebut, dengan menyatakan bahwa pilkada langsung tetap menjadi bagian dari prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. “Jika dewan daerah yang menentukan, maka masyarakat akan kehilangan hak mereka untuk memilih langsung,” tambah juru bicara PDI Perjuangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengkritik pendekatan Zulhas, menganggap usulan pilkada dipilih DPRD sebagai upaya mengurangi transparansi dalam pemilu. Dalam meeting results, ICW menyampaikan bahwa sistem ini bisa memicu korupsi, karena DPRD mungkin terpengaruh oleh tekanan keuangan dari kelompok tertentu. “Pemilu langsung memberikan ruang lebih besar untuk masyarakat mengekspresikan keinginan mereka, meski mengakibatkan biaya politik yang tinggi,” kata peneliti ICW.

Di sisi lain, Partai PAN menegaskan bahwa usulan mereka bertujuan untuk mengoptimalkan peran DPRD dalam menjaga keadilan di tingkat daerah. Dalam meeting results, mereka berargumen bahwa DPRD lebih mampu menilai kelayakan calon kepala daerah berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka bagi masyarakat. Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan DPRD tidak terjebak dalam korupsi atau tekanan keuangan yang bisa memperburuk situasi.